DPR Minta Penanganan Karhutla Libatkan Lintas Kementerian dan Komisi

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di berbagai wilayah sampai saat ini. Menurut dia, ada masalah yang timbul yakni di bidang pendidikan dan kesehatan, akibat dari karhutla.

"Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB (kondisi luar biasa), dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai," ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.

Atas itu, Puan meminta pemerintah berkoordinasi menuntaskan permasalahan kebakaran di berbagai daerah. Baginya, penanganan karhutla tak bisa dilakukan sendiri-sendiri, dibutuhkan kerja sama banyak pihak.

"Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pascakarhutlanya," tutur Puan.

"Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi," imbuhnya.

Puan turut menyoroti kabut asap yang mengintai masyarakat terdampak karhutla. Ia menyatakan alat kelengkapan dewan di DPR akan menindaklanjuti penanganan karhutla.

"Ya itu, karenanya memang koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian. Dan ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian," tandasnya.