Jimly Asshiddiqie Soroti Gaya Kepemimpinan di Indonesia: Pemimpin Jangan Kebanyakan Pidato

Ntvnews.id, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menyoroti gaya kepemimpinan di Indonesia. 

Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya tidak terlalu banyak berpidato, tetapi lebih mengutamakan keberanian mengambil keputusan dan bertindak.

"Sebetulnya pemimpin itu jangan terlalu banyak pidato. Dia mengambil keputusan, bertindak. Keputusan itulah sebetulnya action louder than words. Tapi kita harus terima kenyataan gaya kepemimpinan beda-beda," ujar Jimly saat menjadi narasumber dalam program "Kasipaham" di Nusantara TV, yang dipansu host Tascha Liudmila, Selasa (18/8/2026).

Jimly juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terbawa emosi (baper) menghadapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik. 

Menurutnya, derasnya arus informasi, terutama di media sosial, kerap membuat seseorang cepat bereaksi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya.

"Sarannya adalah jangan baper," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 itu menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang membuat orang berbeda pendapat, yakni perbedaan informasi, kepentingan, dan perspektif.

Pertama, perbedaan pendapat dapat terjadi karena informasi atau data yang diterima seseorang berbeda.

"Satu, informasi. Data. Kalau data berbeda, sumber referensinya itu beda. Itu membuat pendapat tidak bisa sama," jelasnya.

Menurut Jimly, perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan duduk bersama, saling mendengarkan, kemudian mencocokkan data dan sumber informasi yang digunakan.

"Caranya kita duduk bersama, saling mendengar, mencocokkan data, sumber informasi. Kalau cocok insyaallah perbedaan pendapat selesai," imbuhnya.

Dia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya rujukan dalam menilai seseorang atau sebuah persoalan.

"Kalau kita hanya berargumen di ruang medsos, ini era post-truth, pasca kebenaran. 90 persen di ruang publik itu beredar informasi hoaks. Jadi kita harus sadari. Jadi jangan baper, jangan mencintai orang atau membenci siapapun dari informasi medsos. Dicek dulu," tegas Jimly.

Kedua, perbedaan pendapat muncul karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda.

"Mana ada manusia satu dengan yang lain yang kepentingannya sama. Kita beda-beda golongannya, keluarganya, masing-masing punya kepentingan," ungkapnya.

Jimly mengatakan, perbedaan kepentingan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling berseberangan. 

Menurutnya, musyawarah diperlukan untuk menemukan titik temu berdasarkan kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang.

Baca Juga: Suara Nusantara Episode 2: Febrie Melawan, Keadilan Dipertaruhkan?

"Syaratnya, kalau kita bermusyawarah, bertemu, saling mendiskusikan kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih luas, jangka panjang ketemu kita," jelasnya.

Adapun penyebab ketiga, menurut Jimly, sekaligus yang paling sulit, adalah perbedaan perspektif atau sudut pandang.

"Orang dalam kekuasaan sama, yang di luar kekuasaan enggak bisa ketemu cara pandangnya. Fakta yang sama, informasi yang sama. Dia lihat dari dua sisi, beda," terangnya.

Karena itu, Jimly berharap siapa pun yang sedang menduduki jabatan publik bersedia mendengar pandangan dari masyarakat maupun pihak di luar pemerintahan.

Dia juga meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin menyampaikan gagasan dan kebijakannya sebelum memberikan penilaian.

"Jadi jangan juga belum apa-apa, belum pidato sudah dimaki-maki, padahal kan belum dengar," ujarnya.

Jimly menyinggung sejumlah pernyataan Presiden yang pernah menjadi bahan perbincangan di ruang publik. 

Menurutnya, pernyataan yang awalnya disampaikan dalam konteks bercanda terkadang dapat berkembang menjadi polemik ketika dipotong atau digoreng di media sosial.

"Karena sudah kebiasaan kemarin-kemarin suka bercanda, ya pergi ke Yaman lah, ya endasmu-lah, kan niatnya bercanda tapi jadi digoreng-goreng," tegasnya.

Jimly menekankan musyawarah dan saling mendengar merupakan kunci untuk menghadapi perbedaan di ruang publik.

Menurutnya, ruang publik yang sehat justru membutuhkan perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut harus disampaikan melalui komunikasi yang baik agar dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan negara hukum.

"Ruang publik ini biar ramai gitu. Inilah menentukan the quality of public discourse, menentukan the quality of democracy, negara hukum. Jadi demokrasi itu jangan hanya dilihat dari segi majority rule dalam mengambil keputusan," paparnya.

Dia menambahkan, dinamika politik tidak berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu.

"Nah, itu kalau five yearly politic sudah selesai di TPS. Tapi kita berhubungan dengan day to day politics yang dinamikanya macam-macam," ungkapnya.

Karena itu, Jimly mengajak seluruh pihak untuk membangun komunikasi yang sehat di ruang publik. Perbedaan tidak perlu dihadapi dengan saling menyalahkan atau meniadakan satu sama lain.

"Gak usah saling meniadakan. Ini bagian dari perjalanan waktu. Insyaallah bangsa negara kita makin baik," tukas Jimly.