Prabowo: Ada Seribu Tambang Ilegal, Kenapa Pejabat TNI dan Polri Tidak Tahu?

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Panglima TNI mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat TNI dan Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Sudah-sudah, akhir tahun lalu, kita telah tutup seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut aktivitas tersebut. Dia mempertanyakan fungsi jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada para pejabat apabila aktivitas tambang ilegal dalam skala besar tidak dapat ditertibkan.

“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa seribu tambang (ilegal), pejabat TNI dan pejabat Polri tidak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, usut untuk apa negara, kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau tidak bisa tertibkan ini,” ujarnya.

Prabowo menegaskan dirinya berbicara atas nama rakyat Indonesia. Menurut dia, seorang pemimpin harus berani menindak anak buahnya sendiri apabila ditemukan pelanggaran, meskipun keputusan tersebut tidak mudah.

“Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, kumanan yang baik adalah yang berani menertipkan anak buahnya sendiri,” kata Prabowo.

Baca Juga: Prabowo: Birokrat Perkaya Diri, Harus Kita Berantas!

Dia mengakui keputusan untuk menindak anak buah yang sebelumnya telah diberikan kepercayaan, kenaikan pangkat, hingga penghargaan bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, kepentingan rakyat dan negara harus ditempatkan di atas perasaan pribadi.

“Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” ujarnya.

Prabowo mengatakan sumpah jabatan yang diucapkannya mengharuskan setiap kebijakan didasarkan pada kepentingan rakyat Indonesia.

“Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Karena itu, dia kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Karena itu saya minta benar-benar, Panglima TNI dan Kapolri, usut! Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut bea cukai juga,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mengawasi penyelundupan. Dia meminta lembaga tersebut menjalankan tugasnya untuk mencegah aktivitas penyelundupan.

“Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ. Sebenarnya tidak ada masalah, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran,” katanya.

Menurut Prabowo, masyarakat saat ini semakin peka terhadap persoalan ketidakadilan dan penyelewengan. Dia menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah memperoleh dan menyebarkan informasi.

“Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua,” kata Prabowo.