Menteri Pariwisata Widiyanti Putri (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menyatakan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan tarif visa kunjungan bagi warga negara asing, meskipun sejumlah negara telah lebih dulu menaikkan biaya pengajuan visa bagi pemegang paspor dari berbagai negara.
Hal tersebut disampaikan Widiyanti saat menjawab pertanyaan mengenai dampak kenaikan biaya visa di sejumlah negara terhadap sektor pariwisata Indonesia dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurut Widiyanti, hingga saat ini Kementerian Pariwisata belum menerima informasi mengenai rencana perubahan tarif visa dari Kementerian Imigrasi.
"Kami belum terinfo dari Kementerian Imigrasi mengenai peningkatan tarif ya, dan tentu itu saya rasa tidak ada rencana sejauh ini." jawabnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah justru memperluas kemudahan akses bagi wisatawan mancanegara melalui kebijakan bebas visa.
"Dan baru saja Kementerian Imigrasi merilis ada tambahan 3 negara yang mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia, sehingga per hari ini ada 19 negara yang diberikan bebas visa kunjungan." jelasnya.
Baca Juga: Bakom: Permendag PMSE Perkuat Legalitas UMKM, Marketplace Wajib Utamakan Produk Dalam Negeri
Dalam kesempatan yang sama, Widiyanti turut menjelaskan perkembangan wisatawan nusantara yang masih mengalami pertumbuhan positif sepanjang lima bulan pertama tahun ini.
"Data kami seperti yang tadi kami sampaikan di bulan Mei ini dibandingkan tahun 2025 ada peningkatan 8,69% ya. Tahun 2025 bulan Mei itu 97,67 juta perjalanan dan tahun ini bulan Mei 106,16 juta perjalanan. Kemudian secara year-to-date (Januari hingga Mei) itu ada peningkatan 2,88%, di mana tahun ini 523,22 juta perjalanan dan tahun lalu 508,67 juta perjalanan. Ini untuk tahun 2026." paparnya.
Menurutnya, variasi pertumbuhan bulanan merupakan fenomena yang normal.
"Jadi perbedaan angka pertumbuhan dari bulan ke bulan itu biasanya masih normal karena seasonality. Dan ini secara kumulatif kami sudah menyampaikan tadi angkanya lebih tinggi sesuai BPS." ujar Widya.
Widiyanti menambahkan pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap dampak berakhirnya kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat.
"Kami pada saat ini masih menunggu dampak perhitungannya dari BPS untuk bulan Juni dan Juli karena periode liburan ini belum selesai." jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan Kementerian Pariwisata, mobilitas wisatawan domestik selama musim libur masih cukup tinggi.
"Dan dari yang kami catat pada 5 Juni hingga 2 Juli itu tercatat lebih dari 13,48 juta kedatangan di 16 provinsi lokasi, 10 destinasi pariwisata prioritas, dan 3 destinasi regeneratif dari seluruh moda. Perjalanan wisatawan nusantara utamanya banyak di Bali dan di Pulau Jawa serta Sumatera." jelasnya.
Menurut Widiyanti, pemerintah akan terus memantau perkembangan sektor pariwisata melalui data resmi sebelum mengambil langkah kebijakan lanjutan, termasuk terkait mobilitas wisatawan maupun kemudahan akses bagi wisatawan mancanegara.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
