Kemenko PM Dorong Penyelesaian Isu Strategis Masyarakat Adat Baduy melalui Penguatan Sinergi Lintas Sektor

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk bagi masyarakat adat. 

Melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Kemenko PM mendorong percepatan penyelesaian berbagai isu strategis yang dihadapi Masyarakat Adat Baduy, mulai dari tata kelola pemerintahan adat, pemanfaatan Dana Desa, perlindungan wilayah adat, hingga keberlanjutan ruang hidup masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris, menyebut bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat Baduy merupakan isu lintas sektor yang memerlukan pendekatan kolaboratif, baik itu di tingkat pemerintah daerah maupun pusat. 

Menurutnya, tantangan yang ada tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menyangkut harmonisasi antara sistem administrasi pemerintahan nasional dengan tata kelola adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat Baduy.

"Diperlukan langkah bersama untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan sistem adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Baduy. Pendekatan yang dilakukan harus menghormati nilai-nilai adat sekaligus memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," ujar Haris pada pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Kantor Kemenko PM, 17 Juni 2026.

Kemenko PM Dorong Penyelesaian Isu Strategis Masyarakat Adat Baduy melalui Penguatan Sinergi Lintas Sektor (Dokumentasi )

Sebagaimana diketahui, Masyarakat Baduy telah memperoleh pengakuan secara resmi oleh negara sebagai Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah Desa Kanekes setelah melalui berbagai regulasi daerah. 

Namun demikian, implementasi sejumlah kebijakan pembangunan, khususnya terkait pemanfaatan Dana Desa, masih menghadapi tantangan karena belum optimalnya harmonisasi antara mekanisme administrasi pemerintahan desa dengan tata kelola pemerintahan adat yang berlaku.

Selain aspek tata kelola pemerintahan, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan wilayah adat sebagai ruang hidup masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat perlu diimbangi dengan ketersediaan ruang kelola yang memadai agar tidak menimbulkan tekanan terhadap lahan pertanian. 

Di sisi lain, masyarakat Baduy tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan wilayah adat sesuai dengan nilai dan aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menilai diperlukan penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi, khususnya terkait tata kelola pemerintahan, pengelolaan Dana Desa, perlindungan wilayah adat, serta pemenuhan ruang hidup masyarakat. 

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat adat secara berkelanjutan dengan tetap menghormati hak-hak, kelembagaan, dan kearifan lokal yang dimiliki Masyarakat Adat Baduy.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko PM akan mengoordinasikan pembahasan lanjutan bersama kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah guna mendorong penyelarasan regulasi, penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat adat, serta percepatan penyelesaian berbagai isu terkait wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, termasuk bagi Masyarakat Adat Baduy sebagai bagian penting dari kekayaan sosial dan budaya Indonesia.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan perwakilan Masyarakat Adat Baduy.