Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dalam rapat tersebut Mendiktisaintek memastikan pihaknya tidak menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan, melainkan justru akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di era sekarang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU (Antara)
Ntvnews.id
Aksi tersebut disebut tidak terkait dengan kewajiban akademik seperti pemenuhan beban kerja dosen atau Kredit Unit Minimal (KUM), melainkan diduga berorientasi pada upaya memperoleh bantuan dana perjalanan atau travel grant dari kegiatan ilmiah internasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026, Brian menegaskan bahwa pihak yang terlibat bukan berstatus dosen sehingga tidak memiliki kewajiban mengumpulkan KUM. Ia menjelaskan bahwa indikasi yang ditemukan menunjukkan adanya pemanfaatan skema pendanaan konferensi internasional untuk kepentingan tertentu.
“Jadi, kalau tadi disampaikan apakah ini motifnya karena KUM, itu tidak, karena mereka bukan dosen. Mereka tidak mengumpulkan KUM, tetapi motifnya adalah setelah beberapa hal kami dapati, mereka ingin mendapatkan travel grant,” katanya.
Baca Juga: Kemdiktisaintek Pastikan Pemeriksaan Dugaan Kekerasan Seksual di FHUI Masih Berjalan
Lebih lanjut, Brian menjelaskan bahwa dalam dunia akademik global memang terdapat berbagai lembaga atau panitia konferensi yang menyediakan dukungan dana bagi peneliti muda maupun akademisi awal karier untuk menghadiri forum ilmiah internasional. Namun, fasilitas tersebut diduga disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan berupa pembiayaan perjalanan ke luar negeri.
“Jadi, memang ada beberapa lembaga yang memberikan bantuan untuk dosen-dosen muda menghadiri konferensi internasional peneliti-peneliti muda. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan secara tidak bijak oleh oknum-oknum ini,” ujarnya menambahkan.
Brian juga menilai tindakan tersebut berdampak buruk terhadap integritas dunia akademik karena mencederai kepercayaan dan reputasi peneliti Indonesia di tingkat global. Ia menegaskan bahwa banyak peneliti Indonesia yang memiliki kualitas dan dedikasi tinggi, namun ikut terdampak citra negatif akibat kasus semacam ini.
“Secara etika ini kan mencoreng nama baik peneliti di Indonesia. Kami melihat juga banyak peneliti Indonesia yang sangat kredibel, yang sangat bagus, yang berdedikasi tinggi, tentu namanya menjadi tidak bagus karena hal-hal yang seperti ini,” kata dia.
Baca Juga: Kemdiktisaintek Sebut Hampir 99 Persen Kecurangan SNBT Sasar Prodi Kedokteran
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengakui terdapat kendala dalam penanganan kasus ini karena para terduga pelaku bukan merupakan aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik, sehingga tidak berada dalam ranah sanksi administratif kepegawaian.
Namun demikian, tim hukum Kemdiktisaintek saat ini masih mengkaji kemungkinan dasar hukum agar kasus tersebut dapat diproses lebih lanjut, termasuk melalui jalur pidana guna memberikan efek jera.
“Kami sepakat bahwa ini perlu ada efek jera, dan perlu juga untuk membesarkan hati teman-teman kita peneliti yang memang serius melakukan penelitian, serius menyiapkan bahan dan pergi ke luar negeri.” tutur Brian Yuliarto.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
