Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo (kanan) memberikan keterangan pers terkait progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di Jakarta, Selasa (26/5/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Sosial mengungkapkan sebanyak 16 Sekolah Rakyat (SR) rintisan tidak membuka penerimaan siswa baru selama masa transisi menuju standardisasi bangunan permanen.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan keputusan tersebut diambil karena lokasi sejumlah sekolah rintisan berada terlalu jauh dari Sekolah Rakyat permanen terdekat, sehingga tidak memungkinkan penerapan skema penitipan siswa.
"Untuk sekolah rintisan yang tidak memungkinkan dititipkan karena lokasi Sekolah Rakyat permanen jauh, terpaksa tahun ini tidak merekrut siswa baru. Jumlahnya ada 16 Sekolah Rakyat," kata dia di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Saifullah menjelaskan, Kemensos menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penataan aset dan transisi sekolah guna memastikan keamanan serta kenyamanan kegiatan belajar mengajar selama proses perubahan berlangsung.
Menurut dia, wilayah yang memiliki kesiapan bangunan rintisan maupun permanen dinilai aman untuk operasional pendidikan. Begitu pula daerah yang langsung mengoperasikan bangunan sekolah permanen tanpa melalui tahap rintisan.
Sementara itu, untuk daerah yang masih memiliki sekolah rintisan tetapi pembangunan sekolah permanennya belum selesai, pemerintah menerapkan skema pengalihan siswa baru ke Sekolah Rakyat permanen terdekat.
Baca Juga: Kemensos Siapkan Rekrutmen 3.000 Guru untuk Perluasan Sekolah Rakyat
Adapun bagi 16 sekolah rintisan yang tidak menerima peserta didik baru, kegiatan operasional tetap berjalan untuk menyelesaikan masa belajar siswa lama yang telah terdaftar sebelumnya.
Beberapa wilayah yang mengalami penundaan rekrutmen siswa baru antara lain SR Rintisan 12 Anambas, SR Rintisan 32 Natuna, SR Rintisan 33 Tanjung Pinang, SR Rintisan 41 Biak Numfor, SR Rintisan 42 Sarmi, SR Rintisan 29 Jayapura, SR Rintisan 75 Jayapura, SR Rintisan 77 Merauke, SR Rintisan 76 Mimika, SR Rintisan 20 Palu, SR Rintisan 22 Sigi, hingga SR Rintisan 60 Tojo Una-Una.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga Desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program tersebut juga terintegrasi dengan berbagai layanan sosial pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah.
Baca Juga: Kemensos dan Komdigi Kejar Infrastruktur Digital 93 Sekolah Rakyat Rampung Juli 2026
Berdasarkan data Kemensos, saat ini terdapat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di 38 provinsi sejak Juli 2025 dengan jumlah siswa mencapai 15.900 orang dari jenjang SD hingga SMA.
Pemerintah juga tengah membangun 101 Sekolah Rakyat permanen tahun ini sebagai bagian dari target pembangunan 500 sekolah permanen hingga 2029.
Selain itu, di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kemensos juga menambah 10 titik Sekolah Rakyat rintisan untuk menampung anak telantar, anak jalanan, serta anak-anak yang berpotensi putus sekolah.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
