Prabowo, “Bapak Haji Indonesia” dan Revolusi Besar Tata Kelola Haji Nasional

Oleh;
Dahnil Anzar Simanjuntak
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI

Ntvnews.id, Jakarta - Setiap tahun, ghirah umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah terus meningkat. Namun di balik besarnya semangat spiritual itu, Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan akut: antrean haji yang mengular hingga puluhan tahun, tata kelola yang tertutup, praktik rente, hingga dugaan permainan kartel yang mengakar kuat dalam industri perhajian.

Saat ini, sedikitnya 5,7 juta rakyat Indonesia masuk daftar tunggu keberangkatan haji. Di sejumlah daerah, masa tunggu bahkan mencapai 49 tahun. Kondisi ini bukan hanya melahirkan keputusasaan, tetapi juga membuka ruang praktik ilegal, manipulasi kuota, hingga korupsi yang selama ini sulit disentuh.

Dengan berat hati saya harus menyebut mereka sebagai “Kartel haji”. Mereka berakar kuat dengan jejaring luas lengkap dengan kekuatan modal dan media yang besar. Selama ini nyaris tak tersentuh dan selalu gagal dirobohkan, selalu sukses bersembunyi dibalik doktrin suci Agama, doktrin suci ibadah haji, sejatinya melanggengkan tata kelola tertutup yang dikuasai oleh “kartel haji”.

Di tengah situasi itulah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar. Ia tidak sekadar ingin memperbaiki pelayanan haji, tetapi membongkar total tata kelola lama yang dinilai sarat kepentingan dan tidak berpihak kepada jamaah.

Pemerintahan Presiden Prabowo kini memulai sebuah era baru: transformasi total penyelenggaraan haji Indonesia. Sebuah gebrakan yang membuat banyak kalangan mulai menyebutnya sebagai “Bapak Haji Indonesia”.

"Sapu Bersih Saja"

Ketika ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, bersama Gus Irfan sebagai Kepala, perintah Presiden Prabowo Subianto, jelas dan tegas, “kalian jadi duo, bereskan perhajian Indonesia, sementara BPH dulu, siapkan menuju Kementerian Haji dan Umrah”.

Setelah enam bulan melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai dugaan praktik kartel haji serta persoalan tata kelola keuangan yang dinilai menyimpan “bom waktu”, respons Presiden kala itu singkat namun tegas: “Bereskan, kau sapu bersih saja semua.”

Perintah itu menjadi suntikan rasa percaya diri kami, titik awal operasi besar-besaran membersihkan praktik rente dan memperkuat integritas tata kelola haji nasional.

Walaupun kami sadar tidak mudah, tapi kami mulai saja dengan berani dan agak nekat, sampai, perintah memperjuangkan terbentuknya Kementerian haji dan umrah RI terwujud, dengan komitmen dan dukungan maksimal; dari Pimpinan DPR dan para anggota DPR RI.
Pemerintah ingin memastikan bahwa ibadah suci umat Islam tidak lagi dinodai oleh bisnis kotor segelintir kelompok.

Membongkar “Hajj Financial Trap”

Salah satu sorotan paling tajam dalam reformasi ini adalah tata kelola keuangan haji. Pemerintah menilai skema pengelolaan dana haji selama ini memiliki banyak persoalan mendasar dan berpotensi membebani jamaah dalam jangka panjang.

Istilah “Hajj Financial Trap” bahkan muncul untuk menggambarkan kekhawatiran terhadap pengelolaan dana haji yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi jamaah maupun ekosistem ekonomi nasional.

Karena itu, Presiden Prabowo mendorong transformasi radikal: pengelolaan dana haji harus transparan, akuntabel, menguntungkan jamaah, dan berpihak penuh kepada kepentingan umat.

Langkah ini sekaligus menandai perubahan paradigma besar. Haji bukan lagi sekadar agenda ritual tahunan, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional.

Tri Sukses: Road Map Haji Era Prabowo

Presiden Prabowo merumuskan arah baru perhajian Indonesia melalui visi besar bernama Tri Sukses:
1. Sukses Ritual
2. Sukses Ekosistem Ekonomi Haji
3. Sukses Peradaban dan Keadaban
Visi ini menjadi peta jalan transformasi haji nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Bagi Presiden, haji tidak boleh berhenti sebagai ritual formal tanpa dampak sosial dan kebangsaan. Haji harus melahirkan perubahan nyata: pelayanan yang bermartabat, kekuatan ekonomi umat, dan peningkatan kualitas moral bangsa.

Haji sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional

Presiden Haji Prabowo juga melihat haji dan umrah sebagai kekuatan ekonomi strategis yang selama ini belum dimanfaatkan optimal oleh Indonesia.

Setiap tahun, lebih dari tiga juta warga Indonesia berangkat umrah dan sekitar 221 ribu jamaah menunaikan ibadah haji. Nilai ekonominya sangat besar. Selama ini, potensi tersebut dinilai lebih banyak menguntungkan negara lain dibanding rakyat Indonesia sendiri.

Karena itu, pemerintah mulai membangun ekosistem ekonomi haji nasional: revitalisasi asrama haji, penguatan industri pendukung, hingga penataan ulang pengelolaan keuangan haji agar manfaat ekonominya kembali kepada jamaah dan rakyat Indonesia.

Membangun Peradaban Lewat Haji

Langkah sukses peradaban dan keadaban, haji selama ini menjadi ritual kosong yang berlalu begitu saja, tanpa makna dan transformasi nilai, bahkan semakin lama jauh dari nilai kesejatian haji itu sendiri.

Dalam tafsir sederhana Presiden Prabowo Subianto, haji adalah ibadah penyempurna rangkaian ibadah sepanjang hidup seorang muslim dan muslimah, dalam makna lain bila seseorang sudah melaksanakan haji maka paripurna lah ia sebagai muslim. Maka, langkah strategis menjadikan haji sebagai sarana pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan melalui visi sukses peradaban dan keadaban, manifestasi secara kelembagaan melalui kedirjenan bina jamaah haji dan umrah, melalui kedirjenan ini, kementerian haji dan umrah harus meretas agenda bagaimana haji mampu menjadi jalan untuk meninggikan standar moral para haji dan hajjah Indonesia, agar mampu meninggikan kesalehan pribadinya berbarengan dengan kesalehan sosialnya, seperti para bapak bangsa kita, dalam sejarah panjang perjuangan Indonesia, ketika mereka pulang dari haji, semakin nyata peran sosial mereka terhadap bangsa dan negara, terhadap lingkungan sekitar. Semakin nyata kontribusinya terhadap sesama, sehingga haji bisa menjadi instrumen ibadah yang mampu memberikan perubahan signifikan terhadap peradaban bangsa. Tinggi adab para haji akan berdampak terhadap ketinggian peradaban Indonesia. Sehingga cita-cita indonesia yang maju bisa kita wujudkan.

Era Baru Haji Indonesia

Transformasi yang sedang berjalan memang belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Namun satu hal menjadi jelas: untuk pertama kalinya, negara bergerak secara terbuka dan agresif membongkar persoalan mendasar tata kelola haji nasional.

Presiden Prabowo memilih menghadapi langsung praktik rente, ketimpangan layanan, dan persoalan lama yang selama ini dianggap terlalu kuat untuk disentuh.

Dari sinilah lahir narasi baru tentang kepemimpinan haji nasional. Sebuah upaya menjadikan Indonesia bukan sekadar pengirim jamaah haji terbesar dunia, tetapi juga negara dengan tata kelola haji paling modern, bersih, dan bermartabat.

Semoga cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto ini bisa terwujud dengan kerja keras dan persatuan semua pihak yang mengelola perhajian Indonesia. Mari kita mulai era baru haji Indonesia. Terima kasih komitmen Presiden Prabowo Subianto. Bapak Haji Indonesia.