Bendera Israel/ist
Ntvnews.id, Tel Aviv - Kantor jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) dilaporkan telah mengajukan permohonan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Permohonan tersebut diajukan pada 2 April 2026 atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Laporan itu diungkap sejumlah sumber yang mengetahui perkara tersebut kepada Middle East Eye (MEE). Dalam dakwaannya, Smotrich dituduh terlibat dalam pengusiran paksa warga Palestina, pemindahan penduduk Israel ke wilayah Palestina, hingga praktik penganiayaan dan apartheid terhadap warga Palestina.
Jika nantinya disetujui oleh majelis pra-persidangan ICC, surat perintah penangkapan terhadap Smotrich akan menjadi kasus pertama ICC yang berkaitan dengan dugaan kejahatan apartheid.
Juru bicara kantor jaksa ICC tidak membantah adanya pengajuan permohonan surat penangkapan tersebut kepada MEE. Namun, juru bicara ICC, Oriane Maillet, mengatakan kepada Reuters pada Minggu, 17 Mei 2026, bahwa pengadilan “menyangkal penerbitan surat perintah penangkapan baru dalam situasi di negara Palestina”.
Pihak kantor jaksa ICC juga menegaskan mereka tidak dapat memberikan komentar terkait dugaan permohonan tersebut. Hal itu mengacu pada aturan pengadilan yang diperbarui pada November lalu, di mana seluruh permohonan surat penangkapan diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia kecuali hakim memutuskan sebaliknya.
Baca Juga: BABYMONSTER Tunjukkan Kekuatan Live, Siap Gelar Tur Dunia Kedua
"Oleh karena itu, Kantor Jaksa Penuntut Umum ICC tidak bisa memberikan komentar terkait pertanyaan mengenai dugaan permohonan surat perintah penangkapan," kata juru bicara tersebut.
Menurut MEE, strategi komunikasi terbaru kantor jaksa ICC memang tidak lagi mengonfirmasi ataupun membantah laporan mengenai surat perintah penangkapan.
Apabila surat penangkapan itu diterbitkan, maka Smotrich akan menjadi pejabat Israel ketiga yang diburu ICC setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.
Hingga kini belum diketahui kapan majelis hakim pra-persidangan ICC akan memutus permohonan tersebut. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, proses peninjauan biasanya memerlukan waktu beberapa bulan.
Dalam mekanisme ICC, pengajuan dan penerbitan surat penangkapan merupakan dua tahap berbeda yang ditangani lembaga terpisah. Kantor jaksa bertugas melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, serta menyusun perkara sebelum mengajukan permohonan surat penangkapan kepada majelis hakim.
Setelah itu, panel hakim pra-persidangan yang terdiri dari tiga hakim akan menentukan apakah terdapat “alasan yang masuk akal” bahwa tersangka melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi ICC. Panel hakim dapat menyetujui seluruh dakwaan, sebagian dakwaan, ataupun menolak permohonan tersebut sepenuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
