Kalibrasi Citra Satelit Ungkap 211 RW Kumuh di Jakarta, BPS Perkuat Akurasi Data Permukiman

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pusat Statistik menemukan sebanyak 211 RW atau sekitar 7,68 persen wilayah di Jakarta masuk kategori kumuh setelah dilakukan kalibrasi data menggunakan citra satelit dan verifikasi lapangan ulang.

Jumlah tersebut meningkat dibanding hasil pendataan awal yang mencatat 208 RW kumuh. Kenaikan terjadi setelah ditemukan tambahan 23 RT yang memenuhi indikator kekumuhan.

Mayoritas kawasan yang teridentifikasi masuk kategori kumuh sangat ringan. Sementara itu, kategori kumuh berat disebut sudah tidak ditemukan lagi di wilayah Jakarta.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Badan Pusat Statistik (@bps_statistics)

Wilayah dengan jumlah kawasan kumuh terbanyak berada di Jakarta Barat, disusul Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Di sisi lain, lebih dari 2.500 RW lainnya telah diverifikasi sebagai wilayah tidak kumuh.

Pembaruan data dilakukan melalui kombinasi verifikasi lapangan dan analisis spasial berbasis citra satelit. Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi kepadatan bangunan, pola permukiman tidak beraturan, hingga kondisi lingkungan di setiap wilayah.

Baca Juga: Kebakaran Gedung PPJT RSUD dr Soetomo Tewaskan 1 Pasien ICU

Dari total 2.749 RW di Jakarta, tahap awal verifikasi difokuskan pada 845 RW yang memerlukan pengecekan lanjutan. BPS juga tengah menyiapkan dashboard digital pemantauan kawasan hingga tingkat RT dan RW.

Dashboard tersebut akan memuat 11 indikator pembentuk status kekumuhan guna mendukung kebijakan dan intervensi pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Selain membahas kawasan permukiman, BPS bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperkuat statistik lingkungan, khususnya terkait pengukuran Ruang Terbuka Hijau atau RTH melalui pemanfaatan citra satelit dan analisis spasial.

Langkah itu diharapkan mampu menghasilkan data lingkungan yang lebih akurat sekaligus mendukung pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.

Pembahasan mengenai penguatan data tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung Wibowo pada 6 Mei 2026.