Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari (tengah) dalam konferensi pers terkait capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) MBG dan persiapan Idul Adha di Jakarta pada Rabu (13/5/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari mengemukakan bahwa sebanyak 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditangguhkan atau suspend per Selasa, 12 Mei 2026, guna memperbaiki kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Berdasarkan data per 12 Mei 2026 terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengoperasikan call center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan akuntabilitas terhadap SPPG terus dilakukan oleh Badan Gizi Nasional melalui inspeksi berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG.
Sepanjang 2026, jumlah pengaduan yang masuk melalui call center SAGI 127 tercatat mencapai 3.615 aduan.
Baca Juga: Tak Tepat Kaitkan Utang Pemerintah dengan MBG, Pakar: Cara Berpikir Fiskal Terlalu Dangkal
Pemerintah, kata Qodari, berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas terhadap program yang dibiayai negara tersebut.
Qodari juga menyampaikan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis mulai menunjukkan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun peningkatan penerimaan publik terhadap program pemenuhan gizi nasional.
"MBG bukan sekedar program makan siang, melainkan memiliki dampak nyata. Pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan laporan hasil survei monitoring dan evaluasi Program MBG, mulai dari persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025," paparnya.
Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya peningkatan kualitas menu dan cita rasa makanan secara berkala.
Selama periode Januari hingga Oktober 2025, sebanyak 85,6 persen pemasok MBG mengalami peningkatan nilai penjualan.
Baca Juga: Kepala BGN Sebut Program MBG Putar Uang Rp824 Miliar per Bulan di NTB
Kemudian, mayoritas rumah tangga penerima manfaat MBG juga menyatakan setuju terhadap manfaat program tersebut dengan tingkat persetujuan yang meningkat dari Juli hingga November 2025 pada seluruh aspek survei.
"Seperti meningkatkan kemudahan memperoleh makanan bergizi, naik dari 81,4 persen menjadi 84,1 persen, juga memperbaiki perilaku makan bergizi, dari 80,3 persen menjadi 84,1 persen. Selain itu, meringankan beban waktu menyiapkan makan siang, dari 75,4 persen menjadi 78,3 persen," paparnya.
Kemudian, lanjut Qodari, Program MBG juga dinilai membantu meringankan pengeluaran harian masyarakat, dengan tingkat persetujuan meningkat dari 73,6 persen menjadi 75,9 persen.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
