Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Komando Daerah Militer XV/Pattimura (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Komando Daerah Militer XV/Pattimura melaksanakan operasi terpadu untuk menindak aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku. Operasi ini berlangsung pada 27 April hingga 14 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus melindungi kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.
Sebelum operasi dimulai, pada 13 April 2026 Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon bersama Satgas PKH melakukan peninjauan udara terhadap area tambang ilegal Gunung Botak. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam penanganan terpadu terhadap aktivitas PETI di kawasan itu.
Operasi penertiban dilaksanakan oleh Tim Terpadu Provinsi Maluku yang melibatkan unsur Satuan Tempur (Satpur), Bantuan Tempur (Banpur), serta satuan teritorial dari jajaran Kodam XV/Pattimura yang berasal dari Pulau Buru dan Pulau Ambon. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengosongan area tambang ilegal, termasuk penyisiran base camp dan lokasi pemurnian emas.
Baca Juga: Beri Taklimat Kepada 1.500 Komandan Satuan TNI, Prabowo Kobarkan Semangat Juang dan Soliditas
Dari hasil operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan 16 warga negara asing asal China yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal. Selain itu, ditemukan pula lokasi penjualan minuman keras serta praktik prostitusi di kawasan tambang. Seluruh WNA yang diamankan telah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk penanganan lebih lanjut.
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Doddy Tri Winarto menegaskan bahwa langkah penertiban tidak hanya berfokus pada penghentian aktivitas tambang ilegal, tetapi juga mencakup penanganan dampak sosial yang menyertainya.
"Kami tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi melakukan pembersihan total terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang menyertainya. Temuan 16 warga negara asing asal China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara." tegas Pangdam.
Lebih lanjut, Pangdam XV/Pattimura menekankan pentingnya pengelolaan kawasan tambang secara legal dan berkelanjutan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: Oknum Anggota TNI AL Minta Maaf Usai Gebrak Mobil Ambulans di Surabaya
"Bersama jajaran Pemprov Maluku, kami berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak. Penertiban ini adalah langkah nyata kita dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak. TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal." ujar Pangdam.
TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi masyarakat, serta mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan ketertiban. Melalui sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, TNI aktif menghadapi berbagai ancaman, termasuk aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu stabilitas nasional.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
