Harga BBM Ditahan Demi Rakyat, Tapi Tekanan Global Belum Mereda

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Apr 2026, 14:10
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Petugas berdiri di samping mesin pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU COCO Jalan Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom. Petugas berdiri di samping mesin pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU COCO Jalan Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti menilai kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM saat ini merupakan upaya menjaga daya beli masyarakat. 

Di sisi lain, keberlanjutan kebijakan tersebut bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. 

Seperti diketahui, pemerintahmenyampaikan tidak terdapat kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional.

Kemudian untuk BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Pertamina maupun penyedia BBM swasta, sehingga belum ada keputusan terkait penyesuaian harga.

“Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik. Oleh karena itu masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan bagian dari respons kebijakan yang wajar, selama diikuti dengan kompensasi yang tepat sasaran,” ucap Piter, Kamis 2 April 2026.

Baca juga: Mantan Menteri ESDM: Harga BBM Tak Naik, Pelaku Usaha Harus Tetap Waspada

Piter juga mengingatkan bahwa kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, serta tekanan fiskal perlu diantisipasi dari sisi stabilitas sistem keuangan. 

Menurutnya, dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat, koordinasi kebijakan antarotoritas ekonomi menjadi semakin penting. 

“Dalam kondisi seperti ini, koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi krusial. Dunia usaha dan pelaku pasar tentu menunggu sinyal kebijakan dari otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Keuangan mengenai arah stabilitas sistem keuangan ke depan,” ujarnya.

Prasasti menilai pemerintah perlu merespons secara cepat berbagai potensi gangguan terhadap aktivitas industri yang dapat muncul akibat eskalasi geopolitik global. 

Gangguan terhadap pasokan energi maupun bahan baku industri berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan produktivitas sektor manufaktur. 

Baca juga: Harga BBM Tak Naik, Purbaya: Pertamina Tanggung Bebannya Sementara

Oleh karena itu, kebijakan untuk memastikan ketersediaan energi bagi industri, termasuk gas industri, serta langkah-langkah untuk menekan struktur biaya produksi seperti evaluasi bea masuk bahan baku dan bahan penolong menjadi penting guna menjaga efisiensi dan daya saing industri nasional di tengah tekanan global.

x|close