Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons sorotan Lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap sovereign wealth fund Danantara dalam laporan terbaru yang menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons sorotan Lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap sovereign wealth fund Danantara dalam laporan terbaru yang menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif.
Airlangga menilai perhatian yang diberikan Fitch terhadap Danantara merupakan hal yang wajar, mengingat lembaga investasi tersebut masih tergolong baru.
"Danantara kan organisasi sovereign wealth fund yang baru. Tentu belum semuanya kenal,” ucap Airlangga di Jakarta, Kamis 5 Maret 2026.
Lebih lanjut, Airlangga Danantara membutuhkan waktu untuk membangun rekam jejak agar dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Baca juga: Fitch Turunkan Outlook RI Jadi Negatif, Airlangga Janji Perkuat Penerimaan Negara
Untuk itu, perhatian yang muncul dari Fitch menjadi catatan penting bagi pengelolaan Danantara ke depan.
"Jadi track recordnya diperlukan. Oleh karena itu perhatian itu menjadi catatan," bebernya.
Adapun Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Namun, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau layak investasi (investment grade).
Dalam hal ini ada indikator kunci yang mendasari proyeksi Fitch salah satunya risiko investasi di luar APBN.
Danantara memiliki mandat untuk meningkatkan efisiensi BUMN dan mendorong pertumbuhan melalui investasi komersial di luar APBN.
Baca juga: BI Respons Fitch Revisi Outlook Utang RI Jadi Negatif: Tak Cerminkan Pelemahan Ekonomi
Tahun ini, dana tersebut berencana menginvestasikan sekitar 26 miliar dolar AS atau setara 1,7 persen dari PDB pada proyek hilirisasi mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Fitch menilai masih terdapat ketidakpastian apakah mandat Danantara akan meluas melalui investasi berbasis utang untuk mendukung prioritas pemerintah.
Jika itu terjadi, transparansi fiskal dan konsistensi kebijakan dapat terpengaruh, serta meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
