Danantara Pastikan Subsidi dan Kompensasi Lebih Adil serta Tepat Sasaran

Ntvnews.id, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan bahwa pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah mengupayakan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi dan kompensasi agar lebih adil serta tepat sasaran bagi masyarakat.

Rosan menjelaskan bahwa pembahasan antara Danantara dan Kemenkeu diarahkan untuk mencari formulasi penyaluran subsidi yang efisien, tetapi tetap menjamin pemenuhan hak masyarakat.

“Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien," kata Rosan dalam wawancara cegat seusai Rapat Kerja bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Ia menambahkan bahwa mekanisme kompensasi sebelumnya tidak mendorong efisiensi karena risiko inefisiensi tetap ditanggung negara.

“Lanjutnya, karena kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost yang ada, plus berapa persen,” ujarnya.

Dengan penyempurnaan yang dilakukan, Rosan memastikan bahwa alokasi anggaran subsidi dan kompensasi dapat digunakan lebih efektif tanpa mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima.

Baca Juga: Dirut BEI Bertemu Bos Danantara, Tawarkan 2 Produk Investasi

Baca Juga: Danantara Aktifkan Mobilisasi Udara Untuk Percepat Penyaluran Bantuan Ke Sumatera

Rosan juga menekankan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan berjalan optimal, termasuk dalam pembayaran subsidi dan kompensasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN.

“Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah bersama Danantara Indonesia mengevaluasi proses pendistribusian subsidi untuk menghilangkan ketidaktepatan sasaran.

"Kita analisa dan kita lihat-lihat, ternyata ada kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desain-nya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya," ujar Purbaya.

Rapat Kerja antara Danantara Indonesia dan Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI kali ini berfokus pada pembahasan skema subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

(Sumber: Antara)