Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan menyampaikan arah kebijakan BI dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat 28 November 2025. (ANTARA/Rizka Khaerunnisa) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa ketidakpastian global masih sangat tinggi, terutama akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut membuat proyeksi ekonomi dunia diperkirakan tetap “meredup” hingga 2026 dan 2027.
Perry menjelaskan bahwa kebijakan proteksionis yang diterapkan AS telah memicu perubahan signifikan dalam dinamika ekonomi global. Ketegangan geopolitik pun terus berlangsung tanpa kepastian kapan akan mereda.
“Penting untuk eling lan waspodo, seperti nasihat Ronggowarsito,” ujar Perry saat menyampaikan paparan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat.
Ia merinci bahwa merosotnya prospek ekonomi global tercermin melalui lima karakteristik utama. Pertama, kebijakan tarif AS yang berkelanjutan mengakibatkan penurunan perdagangan internasional, memudarnya multilateralisme, serta meningkatnya kecenderungan kerja sama bilateral dan regional.
Kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang terutama terlihat di Amerika Serikat dan Tiongkok, sementara Eropa, India, dan Indonesia dinilai berada pada kondisi yang relatif lebih solid. Penurunan inflasi yang berjalan lambat juga menyulitkan langkah kebijakan moneter bank-bank sentral.
Ketiga, Perry menyoroti membesarnya beban utang pemerintah dan tingginya suku bunga di negara-negara maju akibat defisit fiskal yang melebar, yang kemudian menekan negara berkembang melalui kenaikan biaya pinjaman dan tekanan fiskal.
Keempat, risiko sistem keuangan global meningkat karena lonjakan transaksi produk derivatif, khususnya dari hedge fund yang mengandalkan mesin perdagangan berkecepatan tinggi, sehingga memicu arus modal keluar dan tekanan nilai tukar di pasar negara berkembang.
Kelima, maraknya penggunaan uang kripto dan stablecoin yang diterbitkan pihak swasta, yang menurut Perry masih belum memiliki kerangka regulasi dan pengawasan memadai, sehingga memunculkan urgensi pengembangan central bank digital currency (CBDC).
Perry menambahkan bahwa rangkaian dinamika global tersebut berdampak nyata terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi itu, ia menekankan pentingnya respons kebijakan yang terkoordinasi dan efektif.
“Perlu respon kebijakan yang tepat. Menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri,” kata Perry.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
