Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Joint-Investment Promotion Event Investment Opportunities And Business Regulations In The Batam, Bintan, And Karimun (BBK) Free Trade Zone di Singapura.
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Joint-Investment Promotion Event Investment Opportunities And Business Regulations In The Batam, Bintan, And Karimun (BBK) Free Trade Zone di Singapura.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka Working Group Batam, Bintan, dan Karimun (WG BBK), serta sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kebijakan investasi terkini di Indonesia,
“Pertemuan Tingkat Menteri ke-15 6WG Pada bulan Juni 2025, yang saya pimpin bersama Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, menandai tonggak penting lainnya," ucap Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Rabu 19 November 2025.
"Kedua Pemerintah menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan regulasi guna menarik investasi berkualitas tinggi. Kami membahas beberapa kerja sama di infrastruktur industri, ekonomi hijau, dan layanan kesehatan, mengakui pentingnya ketahanan rantai pasokan dan pertumbuhan berkelanjutan,” lanjutnya.
Adapun 6 Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral (6WG) tersebut berfungsi sebagai tulang punggung kolaborasi terstruktur antara Pemerintah.
Selain itu, WG BBK juga telah menjadi penggerak utama dalam mendorong investasi, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat daya saing kawasan ekonomi khusus Indonesia.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pada bulan Juni 2025, Indonesia dan Singapura menyerahkan Joint Report to Leader.
Laporan tersebut menyoroti komitmen untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di BBK Free Trade Zones, apresiasi terhadap kebijakan fasilitasi visa, promosi investasi berkelanjutan, pengembangan Nongsa Digital Park Special Economic Zone (SEZ) sebagai pusat digital regional, serta komitmen untuk memfasilitasi realisasi investasi lebih cepat melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan dukungan infrastruktur.
Selain itu, Pemerintah juga terus memperkuat landasan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di kawasan BBK melalui sejumlah regulasi diantaranya PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 25 Tahun 2025 yang menyederhanakan proses perizinan berbasis risiko serta memperkenalkan mekanisme Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) untuk prosedur yang lebih cepat dan transparan.
Kemudian Perpres Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Rencana Induk Pengembangan BBK, serta Perpres Nomor 21 Tahun 2025 tentang perencanaan penyediaan lahan di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, yang bertujuan memperlancar pembangunan infrastruktur dan perluasan industri dengan tetap menekankan prinsip keberlanjutan.
Baca juga: Airlangga Bertemu Bos KCIC, Bahas Utang Kereta Cepat Whoosh?
Berbagai kebijakan Pemerintah di Kawasan BBK tersebut menjadi kekuatan pendorong untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di kawasan dan terus menunjukkan hasil nyata.
Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya realisasi investasi dari USD 1,74 miliar pada 2023 menjadi USD 3,26 miliar pada 2024, serta kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 1,67 juta pada 2024.
Saat ini, BBK juga menjadi tuan rumah bagi lima KEK yang menawarkan paket insentif fiskal dan non-fiskal komprehensif, termasuk keringanan pajak, pembebasan bea masuk, perizinan yang disederhanakan, dan layanan administrasi satu atap.
Dengan sejumlah proyek prioritas yang siap dijalankan, BBK berada pada posisi strategis untuk menjadi tujuan utama investasi di sektor manufaktur, infrastruktur digital, energi terbarukan, dan logistik.
“Kami dengan hangat mengundang lebih banyak perusahaan yang berbasis di Singapura untuk mengeksplorasi peluang investasi di kawasan BBK, khususnya dimanufaktur hijau, ekonomi digital, layanan kesehatan, energi terbarukan, dan logistik regional,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
