Ntvnews.id, Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyalurkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga mencapai Rp167,6 triliun per 22 Oktober 2025.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan seluruh dana yang diterima, bahkan telah mengajukan tambahan injeksi dana dari pemerintah.
“Perbankan mengklaim sudah menyalurkan paling tidak 84 persen. Per tanggal 22 Oktober, ini sudah Rp167,6 triliun. Mandiri dan BRI kencang juga, sudah langsung 100 persen. Mereka sudah minta lagi,” ujar Febrio dalam acara Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
Menurut Febrio, suntikan dana pemerintah membantu menurunkan biaya dana (cost of fund) bagi perbankan karena tingkat bunga yang lebih rendah. Hal ini mendorong bank-bank untuk lebih cepat menyalurkan kredit.
“Dengan bunga 3,8 persen, langsung mengalahkan banyak sekali special rate, sehingga perbankan, khususnya bank yang performa kreditnya bagus, itu punya ruang lebih banyak. Jadi tidak heran kalau Bank Mandiri dan BRI bisa langsung menyalurkan,” jelasnya.
Baca Juga: Bos OJK Sebut Kinerja Bank Himbara Dalam Kondisi Baik
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Selain BRI dan Mandiri, tiga bank pelat merah lainnya masih dalam proses penyaluran dana. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatat realisasi sebesar Rp37,4 triliun atau 68 persen dari total alokasi Rp55 triliun.
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp10,3 triliun atau 41 persen dari total Rp25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat penyaluran Rp9,9 triliun atau 99 persen dari total Rp10 triliun yang diterima.
Menanggapi permintaan tambahan dana dari BRI dan Mandiri, Febrio menjelaskan bahwa pihak Kementerian Keuangan akan mengevaluasi kondisi kas pemerintah terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah lanjutan.
“Begitu ada potensi kas yang berlebih dalam waktu tertentu, kami bisa selalu letakkan di perbankan. Jadi, kami akan melakukan dengan manajemen kas yang makin efisien,” kata Febrio.
Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan terlebih dahulu bahwa kebutuhan operasional kas telah terpenuhi sebelum mempertimbangkan penambahan injeksi dana untuk mendukung penyaluran kredit oleh perbankan. (Sumber : Antara)
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memberikan pemaparan dalam “Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi” di Jakarta, Rabu 5 November 2025. (ANTARA/Imamatul Silfia) (Antara)