Menko AHY Bantah Isu Tindak Tegas Ponpes Tak Punya Izin Bangunan, Fokus Keamanan Bangunan

Ntvnews.id, Jakarta -  Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengklarifikasi beredarnya potongan berita dan unggahan di media sosial yang menampilkan pernyataan seolah-olah Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan tindak tegas pondok pesantren yang tak punya izin bangunan.

Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra menyebut bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menko AHY dan sama sekali tidak mencerminkan konteks sebenarnya.

"Menko AHY  menyampaikan pentingnya standar keamanan pembangunan infrastruktur publik secara umum, dan tidak pernah menyampaikan pernyataan bernada penindakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, terlebih lagi Pondok Pesantren," ucap Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 Oktober 2025.

Menurutnya fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan infrastruktur publik, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, seperti kampus, sekolahan termasuk pesantren, agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat secara umum. 

Baca juga: AHY: Infrastruktur Selatan Jawa Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan

Baca juga: Menko AHY Tinjau Kesiapan Jembatan Pandansimo di Bantul

Herzaky menyebut dalam upaya mengawal kualitas bangunan pesantren,  Menko Infra telah berkoordinasi  dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk mendampingi dunia pesantren.

Hal tersebut guna  memastikan standar keselamatan bangunan pesantren sesuai ketentuan yang ada, dan aman untuk para Santri dan masyarakat sekitar. 

Tak hanya itu, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkomitmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk omas keagamaan seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain dalam memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, dan memadai.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh potongan informasi atau narasi yang menyesatkan," tandasnya.