Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengharapkan antisipasi terkait ketersediaan BBM non-subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada tahun 2026 dapat dilakukan dengan lebih baik.
"Setidaknya kondisinya kita harapkan pada tahun depan itu sudah bisa lebih tepat strateginya, dan itu sudah dipastikan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman, dalam tahun depan itu antisipasi terhadap situasi ini bisa jauh lebih baik," ujar Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Todotua menekankan, bagi para pelaku usaha, kepastian kebijakan ke depannya menjadi hal yang penting. Menurutnya, meski pada tahun ini terjadi beberapa dinamika, Dirjen Migas memastikan bahwa strategi untuk tahun 2026 akan lebih matang.
Baca Juga: BKPM Fasilitasi Investasi Rp6 Triliun untuk Pusat Data Quantum AI Pertama di Asia
“Situasionalnya pada tahun ini memang ada pergerakan dan tadi juga sudah diyakini dari Dirjen Migas bahwa memang hal ini sedang diramu, sehingga strateginya di tahun 2026 dipastikan lebih baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, bisnis penjualan BBM non-subsidi oleh SPBU swasta sejatinya sudah berjalan puluhan tahun. Namun, pada tahun ini terjadi peralihan konsumsi masyarakat dari BBM bersubsidi ke non-subsidi, sehingga kebijakan pemerintah perlu disesuaikan.
"Kementerian Investasi melihat ada suatu kepastian yang nanti akan bisa disampaikan kepada para pelaku usaha, ke depannya atau setidaknya tahun depan sudah lebih baik," kata Todotua.
Baca Juga: BKPM Minta Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Hati-hati, Jangan Ganggu Iklim Investasi
Sebagai informasi, Kementerian ESDM menyatakan bahwa badan usaha swasta telah mulai mengirimkan data untuk rencana kuota kebutuhan impor BBM pada tahun depan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan apresiasinya kepada badan usaha swasta yang telah menyerahkan data tersebut.
Dia berharap, langkah ini dapat mencegah terulangnya masalah yang sama seperti yang terjadi pada tahun 2025.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
