Ntvnews.id, Jakarta - Di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan, BPJS Ketenagakerjaan berhasil menjaga kinerja tetap positif sepanjang tahun 2024.
Hingga akhir tahun, jumlah peserta aktif mengalami peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, mencapai 45,2 juta pekerja. Jumlah tersebut terdiri dari 29,3 juta pekerja Penerima Upah (PU), 9,9 juta pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), serta 6 juta pekerja di sektor Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.
Sepanjang tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah manyalurkan manfaat sebesar Rp57 triliun kepada 4,2 juta peserta maupun ahli waris. Ini menjadi bukti nyata negara hadir menjamin kesejahteraan para pekerja Indonesia dan keluarganya, serta bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan mendukung program pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem melalui jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman sosial ekonomi di masyarakat.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja, menjadi korban PHK, atau memasuki masa pensiun. Program ini juga memberikan perlindungan keberlangsungan kehidupan yang baik kepada keluarga yang ditinggalkan pencari nafkah karena meninggal dunia. Kami berharap program jaminan sosial ketenagakerjaan ini mampu memberikan perlindungan sosial yang bermanfaat serta turut mencegah dan mengentaskan kemiskinan,” ujar Pramudya dalam keterangannya, Rabu, 30 Juli 2025.
Tak hanya memberikan perlindungan ekonomi, BPJS Ketenagakerjaan juga menjaga harapan masa depan generasi penerus bangsa. Lebih dari 107 ribu anak peserta yang orang tuanya wafat telah menerima manfaat beasiswa pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Ini merupakan kontribusi nyata BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sehat, dan produktif.
“Kami berkomitmen tak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memastikan masa depan anak-anak mereka tetap terjaga. Melalui manfaat beasiswa ini, kami ingin turut berpartisipasi dalam mencetak generasi unggul yang akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional, sejalan dengan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Capaian tersebut turut didukung oleh transformasi digital yang dilakukan secara konsisten. Aplikasi resmi Jamsostek Mobile (JMO) terus dikembangkan untuk mempermudah akses peserta terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan. Hingga kini, jumlah pengguna aplikasi tersebut mencapai 25,3 juta, dengan tingkat keaktifan pengguna lebih dari 60 persen.
“Inovasi lainnya adalah peluncuran layanan New e-PLKK, yang kini telah diterapkan di lebih dari 74 persen Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). Layanan ini mempermudah proses klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kami juga mendukung kesetaraan bagi pekerja disabilitas melalui portal Inclusive Job Center, yang memberikan akses terhadap informasi, pelatihan, serta peluang kerja yang layak,” lanjut Pramudya.
Dari sisi investasi, BPJS Ketenagakerjaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola Dana Jaminan Sosial. Meski dihadapkan pada tekanan ekonomi global dan domestik, dana yang dikelola tetap tumbuh solid di atas double digit sebesar 11,14 persen (year-on-year), menjadi Rp791,66 triliun.
Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel ini turut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Audited Tahun 2024 yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari auditor independen.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan stakeholder atas kepercayaan yang telah diberikan. Berkat dukungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan berbagai capaian kinerja yang positif. Ke depan, kami akan terus mengedepankan kepentingan para pekerja, karena bagi kami, kesejahteraan pekerja adalah prioritas utama. Melalui upaya perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan secara universal, kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja di Indonesia bisa Kerja Keras Bebas Cemas," terang Pramudya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, turut mengapresiasi hasil audit LK-LPP tahun 2024. Ia menyebut bahwa pencapaian tersebut merupakan buah dari komitmen dan konsistensi seluruh jajaran manajemen dalam mengawal proses audit secara profesional.
“Predikat Wajar Tanpa Modifikasian menunjukkan bahwa laporan keuangan dan pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Zuhri.
Ia menambahkan, capaian kinerja positif ini juga merupakan hasil dari strategi serta perbaikan berkelanjutan yang dijalankan oleh manajemen dengan mempertimbangkan saran, nasihat dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
“Kami di Dewan Pengawas terus memberikan dukungan berupa saran, nasihat, dan pertimbangan strategis kepada Direksi agar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan hasil investasi, serta memperluas cakupan kepesertaan,” tutup Zuhri.