Rektor Universitas Paramadina Dorong Satgas Deregulasi demi Genjot Investasi dan Industri

Ntvnews.id, Jakarta - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai Indonesia perlu melakukan reformasi besar dalam sektor investasi dan birokrasi jika ingin keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.

Menurutnya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi hanya bisa dicapai apabila pemerintah mampu mendorong ekspor secara maksimal dan menarik investasi asing langsung dalam skala besar.

"Jika kita hendak lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka harus ada kebijakan untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal untuk mendorong pertumbuhan industri yang tinggi," ucap Didik, Sabtu 16 Mei 2026. 

"Untuk itu diperlukan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi asing masuk dan kinerja ekspor tumbuh cepat sebagai tanda bahwa  produk Indonesia berdaya saing dan  berjaya di pasar internasional," lanjutnya.

Baca juga: Prabowo Minta Pembentukan Satgas Percepatan Deregulasi demi Sederhanakan Izin Usaha

Ia menilai kondisi industri nasional saat ini justru tumbuh rendah sehingga tidak cukup kuat menopang percepatan ekonomi. Padahal, sektor industri seharusnya menjadi lokomotif utama pertumbuhan.

"Sekarang ada masalah struktural, masalah daya saing dan masalah institusi dari ekonomi nasional.  Sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia.  Secara relatif dibandingkan dengan negara lain kalah telak," ungkapnya.

Menurutnya Indonesia menerima investasi asing masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga hanya 1,8 persen  terhadap produk domestik bruto (PDB).  

Sementara itu, Investasi asing masuk ke  Vietnam mencapai 4,2 persen, Malaysia 3,7 persen dan Singapura: 27,8 persen. 

Kemudian masalah institusi yang lemah dikritik oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama terhadap birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha. 

Menurutnya untuk berinvestasi di Indonesia harus menunggu izin lama sekali hingga satu sampai dua tahun. Sementara itu di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu.  

"Regulasi yang ruwet dinilai justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi. Karena itu, Presiden berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan usaha di Indonesia," jelas Didik.

Baca juga: Prabowo Instruksikan Bentuk Satgas Deregulasi untuk Pangkas Birokrasi Perizinan

Dalam hal ini, Didik menyebut gagasan membentuk satgas deregulasi sebenarnya logis.

Ia menjelaskan negara-negara Asia Timur yang sukses industrialisasi memang memakai “war room” reformasi birokrasi yang langsung dikendalikan pemimpin politik tertinggi. 

Dirinya pun mencontohkan Vietnam melalui reformasi Đổi Mới, yang sekarang berhasil dan sukses mempertahankan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen. 

"Indonesia berhasil melakukannya pada tahun 1980-an dan awal 1990-an yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Dan semua negara maju melakukannya, seperti Korea Selatan pada era industrialisasi, Singapura di bawah Lee Kuan Yeuw dan Cina pada era Deng Xiao Ping.  Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," tandasnya.