Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan kredit perbankan nasional masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,5 persen atau mencapai sekitar Rp8.600 triliun. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyebut Singapura memanfaatkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menekan pasar saham Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, regulator akan tetap fokus menjalankan tugas dan mempercepat reformasi pasar modal tanpa terpengaruh berbagai spekulasi yang beredar.
"Kita kerja saja. Silakan orang lain mengomentari, silakan orang berpikir sendiri, tapi kita kerja saja," ucap Friderica dikutip, Rabu 21 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Friderica menegaskan OJK telah bekerja semaksimal mungkin dalam mengeksekusi reformasi pasar modal.
Baca juga: Jawab Kritik M Lutfi Soal Kebakaran Hutan, Singapura Ungkit Keberanian Konfrontasi dengan Indonesia!
"Jadi kalau dibilang kita enggak ngapa-ngapain tuh, itu salah banget lah. Bahkan kalau kita tuh udah all out banget dengan segala hal yang kita lakukan," lanjutnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut Singapura memanfaatkan lembaga penyedia indeks global MSCI untuk menekan pasar saham Indonesia.
Dalam unggahan reels di akun Instagram resminya @m.lutfi, ia menduga langkah Singapura bertujuan menjatuhkan harga saham di pasar modal Indonesia dan memungkinkan investor asing memborong saham RI di harga murah.
Tekanan itu dilakukan melalui ancaman penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari pasar berkembang atau emerging market menjadi pasar mandiri atau standalone market.
"Lalu kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia?" kata Lutfi dalam unggahannya.
Baca juga: Gegara Kabut Asap, Maskapai Malaysia Batalkan Penerbangan ke Singapura
Sebagai informasi, Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan di dua era kepresidenan. Pertama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 14 Februari - 20 Oktober 2014.
Kemudian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan periode menjabat 23 Desember 2020 hingga 15 Juni 2022.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
