Penyegaran Kabinet, Industri Jadi PR Darurat Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menyampaikan bahwa penyegaran kabinet dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat sektor industri yang selama dua tahun terakhir menunjukkan perlambatan. 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026 kemarin. Sarmuji menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Didik menyebut sektor industri manufaktur yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian disebut membutuhkan perubahan kebijakan agar mampu kembali menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menyebut pertumbuhan sektor industri terus mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir, dimana pertumbuhan sektor industri pada kuartal II 2025 hingga kuartal II 2026 mengalami penurunan dari 5,48 persen menjadi 4,5 persen.

Baca juga: Kadin Sebut 4 Pekerjaan Rumah Menperin Sarmuji

Kemudian RAPBN 2027 yang baru disahkan juga tidak memberikan sinyal dorongan khusus terhadap industri sebagai penopng ekonomi yang paling besar.  

Dengan demikian, Didik menegaskan perekonomian sulit diharapkan tumbuh 6 persen apalagi menuju 7 persen.

"Bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7 persen jika kondisi sektor industri lemah dan menurun seperti dua tahun terakhir ini," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan kontribusi manufaktur terhadap PDB meningkat dari baseline 18,67 persen menjadi 21,9 persen pada 2029 akan sulit tercapai apabila kebijakan industri masih berjalan seperti biasa.

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 juga dinilai membutuhkan perubahan strategi, terutama melalui akselerasi industrialisasi.

"Target ini sudah pasti mustahil bisa dicapai jika kebijakan ekonomi dan industri tidak berubah alias berjalan as usual," lanjutnya.

Baca juga: Tak Jabat Menko PMK Lagi, Pratikno: Tunggu Besok Ya

Menperin Baru Diminta Ubah Strategi Industri

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memberikan pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Didik mengatakan strategi dan kebijakan sektor industri ke depan tidak dapat lagi menggunakan pendekatan yang sama seperti sebelumnya.

Menurutnya, kebijakan yang berjalan selama ini justru membuat sektor industri semakin lemah dan belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

"Bagaimana strategi dan kebijakan yang seharusnya dilakukan ke depan dengan penyegaran menteri perindustrian yang baru?  Jawabannya mutlak tidak menjalankan kebijakan as usual seperti selama  dua tahun ini," jelas Didik.

"Kebijakan yahng berjalan justru menghasilkan sektor industri yang semakin lemah dan tidak bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.

Ia menyebut terdapat sejumlah kondisi dan peluang industri yang terlewatkan, termasuk hilangnya momentum pertumbuhan karena Indonesia tersalip oleh negara-negara di kawasan.

Selain pertumbuhan industri yang masih berada di bawah 5 persen, Didik juga menyoroti ketimpangan pertumbuhan antar subsektor industri.

Kondisi tersebut tercermin dari pergerakan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang sempat mengalami tekanan. PMI manufaktur tercatat turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dan 49,8 pada Agustus 2026, sebelum kembali meningkat menjadi 52,4 pada September 2026.

Baca juga: Sarmuji Bidik Industri Jadi Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

RAPBN 2027 Dinilai Belum Cukup Dorong Industrialisasi

Didik juga mempertanyakan apakah struktur RAPBN 2027 mampu menjadi instrumen untuk mengubah target pertumbuhan ekonomi 6 persen menuju akselerasi industrialisasi.

Menurutnya, keberhasilan pencapaian target ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat sektor industri yang memiliki porsi besar terhadap perekonomian.

Ia menilai desain kebijakan dengan defisit anggaran yang cukup besar belum menunjukkan adanya ekspansi produktif, karena sebagian kebutuhan anggaran masih berpotensi digunakan untuk pembayaran utang dan program sosial yang membutuhkan dana APBN dalam jumlah besar.

"Jadi jawaban pertanyaan tersebut sangat tergantung apakah ada perubahan desain kebijakan atau tetap status quo seperti sekarang. Yang jelas defisit yang besar bukan bukti dari adanya ekspansi produktif," bebernya.

Didik menegaskan tanpa perubahan kebijakan di sektor industri, target pemerintah untuk mendorong ekonomi tumbuh 7-8 persen akan menghadapi tantangan besar.

"Jika tidak ada perubahan kebijakan dari sektor ini,maka jangan harap ekonomi bisa tumbuh sampai 7-8 persen. Lupakan cita-cita pemerintah yang berjanji kepada rakyat untuk mendorong ekonomi tumbuh 7-8 persen,"  tandasnya.