Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dalam Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA yang digelar di Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional melalui sistem verifikasi data dan transaksi yang terintegrasi, transparan, serta kredibel.
Rosan menegaskan keberadaan DSI tidak dimaksudkan untuk menambah birokrasi ataupun mengambil alih kewenangan regulator.
"DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garisbawahi, seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang," kata Rosan yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.
Menurut Rosan, fungsi utama DSI adalah menyediakan satu titik verifikasi yang lebih kuat untuk memastikan aliran data dan transaksi ekspor dapat dipantau secara menyeluruh.
Baca Juga: DSI Resmi Umumkan Susunan Pengurus, Ini Daftar Komisaris dan Direksinya
Verifikasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, penyelesaian pembayaran, hingga repatriasi devisa.
"Peran DSI adalah membangun satu titik verifikasi yang lebih kuat dan aliran data dan transaksi ekspor. Mencakup kualitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga penyelesaian pembayaran, dan juga repatriasi devisa," katanya pula.
Rosan mengatakan pengelolaan aset strategis oleh Danantara Indonesia tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan volume transaksi. Menurut dia, setiap kegiatan ekspor harus memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
Ia menambahkan penerapan DSI akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan agar implementasinya tidak mengganggu arus perdagangan maupun hubungan komersial yang sudah berjalan.
Baca Juga: BP BUMN dan Danantara Bangun Standar SDM Terpadu di Seluruh BUMN
Selain memperkuat tata kelola, DSI juga diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha melalui proses yang profesional dan efisien bagi eksportir, pembeli, perbankan, serta instansi terkait.
Lebih lanjut, Rosan menyebut keberhasilan penerapan DSI membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Ia pun mengapresiasi kementerian dan lembaga yang telah memberikan dukungan serta akses data untuk mendukung proses integrasi informasi.
Menurutnya, keterpaduan data tersebut nantinya dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan transparan sekaligus membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih efektif.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
