Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons terkait masih banyaknya keluhan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), meski data kemiskinan menunjukkan perbaikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, turun dibanding kondisi September 2025 yang sebesar 8,25 persen.
Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang atau menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.
Airlangga menjelaskan bahwa jumlah masyarakat yang memperoleh pekerjaan baru masih lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang mengalami PHK.
"Pertama tentu kita lihat jumlah mereka yang bekerja juga kan meningkat. Dan itu tentunya jumlahnya lebih besar daripada yang diinformasikan ke PHK, yang penting bagi pemerintah ya kita monitor saja industri-industri yang rentan terhadap PHK," ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis 6 Agustus 2026.
Baca juga: Airlangga Pastikan Bantuan Pangan hingga Diskon Transportasi Berlanjut pada Semester II 2026
Lebih lanjut, Airlangga menyebut pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengantisipasi potensi PHK di sektor-sektor yang dinilai rentan.
Airlangga menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu dunia usaha salah satunya melalui insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta.
"Bantuan yang pemerintah sudah berikan yang dalam bentuk untuk perusahaan supaya tidak melakukan penghentian kan PPh-nya kita merintah sampai Rp10 juta Jadi kita berharap itu tidak melakukan PHK," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program magang yang memberikan insentif kepada perusahaan. Adapun gaji tenaga kerja baru itu ditanggung pemerintah selama enam bulan sehingga dapat mendorong perusahaan merekrut pekerja.
"Pemerintah punya program magang sehingga dan magang itu menambah insentif tenaga kerja kepada perusahaan dan karena tenaga kerja baru yang masuk itu kan dibayar gaji juga oleh pemerintah untuk periode enam bulan," jelas Airlangga.
"Dari berbagai sektor termasuk perusahaan itu mendapatkan respons yang positif," lanjutnya.
Baca juga: BPS: Pengangguran Turun Jadi 7,22 Juta Orang pada Mei 2026
Selain itu, ia menyebut iklim investasi nasional juga masih tumbuh positif. Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi meningkat sekitar 7 persen, sementara permintaan di sejumlah kawasan industri masih tinggi.
"Kita lihat angka investasi itu naik 7 persen dan secara fisik di beberapa lokasi kawasan industri demandnya tinggi sekali. Jadi kita lihat ada shifting sebetulnya sektor tertentu ke sektor digital misalnya yang permintaannya atau tumbuhnya bisa double digital," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
