Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pemerintah tengah mengubah arah pengembangan kawasan transmigrasi agar tidak lagi hanya berfungsi sebagai wilayah permukiman dan pertanian, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditopang investasi, industri, hilirisasi, sektor pangan, dan energi.
Menurut Iftitah, setiap kawasan transmigrasi memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda sehingga dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Era ketika transmigrasi hanya dipandang sebagai kawasan pertanian telah berakhir. Pertanian tetap menjadi fondasi yang penting, tetapi kawasan transmigrasi hari ini juga harus menjadi rumah bagi investasi, industri, hilirisasi, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia," kata Iftitah dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia menjelaskan kawasan transmigrasi di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki potensi minyak dan gas bumi. Sementara itu, kawasan transmigrasi di Kalimantan Selatan serta Aceh Besar dan Aceh Barat menyimpan cadangan batu bara.
Baca Juga: Kementrans Dorong Lahirnya Ribuan Pusat Ekonomi Baru di Seluruh Indonesia
Selain itu, kawasan transmigrasi di Mamuju, Sulawesi Barat, memiliki potensi logam tanah jarang atau rare earth elements yang menjadi bahan baku penting bagi industri teknologi modern.
"Kita tidak lagi berbicara hanya tentang pertanian. Ada sektor perkebunan, industri pengolahan, pariwisata, minyak dan gas, batu bara, logam tanah jarang, hingga berbagai potensi ekonomi strategis lainnya yang harus dikembangkan sesuai keunggulan masing-masing daerah," ujarnya.
Transformasi tersebut, lanjut Iftitah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas di berbagai wilayah.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Kementerian Transmigrasi menetapkan revitalisasi 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Program itu juga mencakup pengembangan kawasan secara terintegrasi serta digitalisasi data kawasan transmigrasi.
Iftitah menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi kini lebih difokuskan pada pembentukan ekosistem investasi yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi sekadar membuka lahan atau memindahkan penduduk.
Salah satu implementasi transformasi itu sedang dijalankan di kawasan Barelang, Kepulauan Riau. Kementerian Transmigrasi bersama Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus memperkuat kolaborasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif agar kawasan tersebut berkembang menjadi pusat industri baru.
"Investor tidak membutuhkan banyak janji. Yang mereka butuhkan adalah ekosistem yang memberi kepastian. Ketika ekosistem itu terbangun, investasi akan datang, industri berkembang, lapangan kerja tercipta, dan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya," katanya.
Pada 2026, Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan 11.288 Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi transmigran di 61 lokasi transmigrasi sebagai bagian dari penyelesaian persoalan lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum untuk mendukung investasi.
Selain itu, kementerian juga menargetkan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di 50 lokasi transmigrasi dengan total luas sekitar 217 ribu hektare guna memperkuat kepastian pengelolaan kawasan serta mendorong pengembangan ekonomi daerah.
Iftitah menegaskan ukuran keberhasilan program transmigrasi kini tidak lagi didasarkan pada jumlah perpindahan penduduk, melainkan pada kemampuan kawasan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Yang kita bangun bukan hanya kawasan industri, tetapi sebuah ekosistem yang mempertemukan investasi, dunia usaha, dan masyarakat lokal dalam satu pertumbuhan yang saling menguatkan. Keberhasilan transmigrasi harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dari bertambahnya jumlah penduduk yang berpindah," tuturnya.
Ia optimistis transformasi kawasan transmigrasi akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung investasi, industri, hilirisasi, serta sektor pangan dan energi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
