Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memangkas anggaran operasional tahun 2026 sebesar Rp100,31 miliar atau sekitar 18,59 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dana haji yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan langkah tersebut dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada jamaah maupun kinerja pengelolaan investasi dana haji.
“Meskipun anggaran operasional berkurang lebih dari Rp100 miliar, BPKH optimistis kualitas pelayanan kepada jamaah, tata kelola kelembagaan, serta kinerja pengembangan investasi keuangan haji akan tetap terjaga secara optimal, amanah, dan profesional,” ujar Fadlul di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pagu biaya operasional BPKH yang sebelumnya mencapai Rp539,63 miliar diturunkan menjadi Rp439,32 miliar.
Baca Juga: Dana Haji Berkelanjutan, Strategi Investasi BPKH Dorong Efisiensi dan Kualitas Layanan
Menurut Fadlul, pengurangan anggaran itu merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk memperkuat tata kelola melalui penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan pelayanan kepada jamaah serta pengelolaan keuangan haji tetap menjadi prioritas utama.
“Efisiensi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang semakin efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” ujar dia.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut juga sejalan dengan arah pemerintah yang mendorong efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga negara.
“BPKH memandang semangat efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto perlu diwujudkan oleh setiap institusi sesuai karakteristik dan kewenangannya masing-masing,” kata dia.
Baca Juga: Manfaat Dana Haji Kian Terasa, BPKH Jaga Amanah dan Perkuat Layanan Jemaah
Fadlul menambahkan, efisiensi yang dilakukan bukan sekadar memangkas pengeluaran operasional, melainkan menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan kelembagaan dalam mengelola dana amanah milik jutaan calon jamaah haji Indonesia.
“Muara dari seluruh langkah efisiensi yang kami lakukan adalah menjaga sustainabilitas dana haji. Dana haji merupakan dana amanah milik jamaah yang harus dikelola secara hati-hati, efisien, produktif, dan bertanggung jawab agar nilai manfaatnya terus terjaga, baik untuk jamaah saat ini maupun generasi jamaah di masa mendatang,” katanya.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Perencanaan dan Investasi Langsung M Arief Mufraini mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program kerja yang dijalankan lembaga.
Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program strategis maupun agenda pengembangan investasi yang sedang berjalan.
“Kami memastikan fungsi perencanaan tetap berjalan optimal sehingga strategi investasi langsung dapat dilaksanakan secara prudent, produktif, dan berorientasi pada peningkatan nilai manfaat dana haji,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
