Prabowo Tegaskan Pajak Jadi Instrumen Redistribusi untuk Keadilan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Agu 2025, 22:00
thumbnail-author
Muhammad Fikri
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen utama untuk menjamin redistribusi pendapatan negara, di mana masyarakat kaya diwajibkan membayar pajak dan warga yang kurang mampu mendapatkan bantuan, melalui pidato RAPBN 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa optimalisasi penerimaan negara harus dilakukan secara konsisten demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

"Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu," katanya.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi serta keberlanjutan usaha. Menurut Prabowo, insentif fiskal tetap diberikan secara terarah untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis.

Baca Juga: Prabowo Alokasikan Rp757,8 T buat Pendidikan di 2026, Terbesar Sepanjang Sejarah

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus diperkuat agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan setiap aset negara secara efisien dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Dalam bisnis dikatakan, bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12 persen. Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen," ujarnya.

(Sumber: Antara)

x|close