BGN Siapkan 900 SPPG di Wilayah 3T untuk Percepat Program Makanan Bergizi Gratis

Ntvnews.id, Pangkalpinang - Badan Gizi Nasional (BGN) akan segera mengoperasikan 900 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah-daerah terpencil.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyampaikan bahwa program tersebut akan segera berjalan dalam waktu dekat untuk menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah 3T.

"Insya Allah, dalam waktu dekat ini sudah ada Program MBG di wilayah 3T ini," kata Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya saat Rapat Konsolidasi Program MBG di Pangkalpinang, Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga: Distribusi Motor SPPG Disesuaikan Kebutuhan, Prioritaskan Wilayah Terpencil

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di wilayah 3T akan dioptimalkan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat di daerah terpencil.

“Mudah-mudahan dalam satu hingga dua bulan ini 900 SPPG mulai beroperasi dan berikutnya menyusul 2.000 SPPG dan berikutnya 4.000 SPPG mulai melakukan pendaftaran di wilayah 3T ini," kata Sony Sanjaya.

Sony menambahkan bahwa proses pendaftaran SPPG di wilayah 3T dilakukan melalui satuan tugas Program MBG di tingkat kabupaten dan kota. Setelah itu, data akan diverifikasi oleh BGN sebelum memasuki tahap pembangunan dan operasional.

Baca Juga: Dari Jalanan ke Sawah, Kisah Petani Punk Gunungkidul yang Kini Pasok Dapur MBG

“Satgas Program MBG di wilayah 3T ini mendaftarkan ke BGN dan selanjutnya diverifikasi untuk memulai pembangunan dan pengoperasian SPPG di daerah terpencil ini," katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BGN juga akan menambah jumlah SPPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) guna memperluas cakupan program MBG.

“Saat ini pembangunan SPPG di Kepulauan Babel sedang berproses dan kami juga sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengetahui jumlah SPPG untuk penyaluran MBG kepada penerima manfaat di daerah ini," kata Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya.

(Sumber: Antara)