Program MBG Salurkan Rp1 Triliun per Hari ke Daerah, Serap Jutaan Tenaga Kerja

Ntvnews.id

, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa aliran dana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beredar di daerah mencapai sekitar Rp1 triliun setiap hari, dengan penyerapan tenaga kerja yang melibatkan lebih dari satu juta orang melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

"Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp1 triliun per hari. Sekitar Rp117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama kelompok miskin ekstrem, dan lebih dari Rp600 miliar diserap oleh pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah," kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya di Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Sony menegaskan bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk SPPG bukan merupakan keuntungan, melainkan bentuk investasi sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat, karena dana tersebut pada akhirnya kembali berputar di tingkat lokal.

Baca Juga: BGN: Hanya 62 Kasus Menu Buruk dari 25 Ribu SPPG Selama Ramadhan

"Sebanyak Rp117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang terlibat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG," ujar Sony.

Ia menambahkan, program ini juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi pelaku usaha bahan pangan, dengan ratusan miliar rupiah yang terserap setiap hari oleh para pemasok bahan makanan yang mendukung program prioritas nasional tersebut.

Menurutnya, efek pemberdayaan terlihat jelas dalam rantai pasok MBG yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun demikian, Sony mengingatkan pentingnya koordinasi antara SPPG dan pemerintah daerah dalam menyiapkan rantai pasok yang terstruktur. Hal ini dilakukan agar kebutuhan bahan pangan untuk program MBG tidak mengganggu ketersediaan di pasar tradisional.

"Pemerintah daerah harus mulai serius dan berkonsentrasi bagaimana menyiapkan rantai pasok. Jangan sampai kebutuhan SPPG dipenuhi dari pasar tradisional, karena tempat itu puluhan tahun digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga. Jangan sampai buncis, kacang panjang, telur, itu di pasar tradisional rebutan antara emak-emak, ibu-ibu rumah tangga dengan kepala SPPG," paparnya.

Baca Juga: Santri di Karanganyar Sambut Hangat Program MBG, Harapan dan Semangat Baru di Pesantren

Lebih lanjut, ia menyebut Program MBG kini mulai memunculkan perubahan pola usaha di berbagai daerah, seiring meningkatnya kebutuhan fasilitas pendukung.

"Ada showroom mobil, hotel-hotel kecil, rumah kantor (ruko), gedung olahraga (yang beralih menjadi SPPG). Ini artinya merupakan satu fenomena, adanya perubahan model usaha," ucap Sony.

Ia juga menegaskan bahwa sekitar 70 persen dana program digunakan untuk pembelian bahan baku dan langsung disalurkan ke rekening virtual (Virtual Account/VA) milik SPPG tanpa melalui kementerian atau pemerintah daerah, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

"Pencairan dana ini memerlukan dua otorisasi, sehingga pengawasan ketat," kata Sony Sonjaya.

(Sumber: Antara)