BGN: Pembangunan 106 SPPG di Babel Tanpa Dana APBN

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Apr 2026, 21:45
thumbnail-author
Chika Prisila Ardala
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Badan Gizi Nasional menggelar Rapat Konsolidasi Program MBG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Jumat (18/4/2026). ANTARA/Aprionis Badan Gizi Nasional menggelar Rapat Konsolidasi Program MBG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Jumat (18/4/2026). ANTARA/Aprionis (Antara)

Ntvnews.id

Pangkalpinang - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya memastikan bahwa pembangunan 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Belum ada satupun pembangunan SPPG di Kepulauan Babel menggunakan APBN," kata Sony Sanjaya saat menghadiri Rapat Konsolidasi Program MBG di Pangkalpinang, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 106 SPPG telah tersebar di berbagai wilayah di Kepulauan Bangka Belitung, meliputi Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, hingga Belitung Timur, guna menyalurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat.

Baca Juga: Program MBG Salurkan Rp1 Triliun per Hari ke Daerah, Serap Jutaan Tenaga Kerja

Adapun jumlah penerima manfaat program MBG di wilayah tersebut mencapai 252.951 orang, yang terdiri atas 207.812 peserta didik dan 45.149 non-peserta didik, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Selain itu, terdapat sekitar 4.550 relawan yang terlibat dalam operasional SPPG, serta 1.271 pemasok (supplier) yang tersebar di enam kabupaten dan satu kota di provinsi tersebut.

"Satu tahun pelaksanaan MBG di Kepulauan Babel ini seluruh anggaran pembangunan SPPG-nya adalah investasi dari masyarakat. Oleh karena itu, dapat saya pastikan tidak ada anggaran pemerintah untuk pembangunan SPPG ini," ujarnya.

Sony juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat beberapa SPPG yang untuk sementara dinonaktifkan karena tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Dari Jalanan ke Sawah, Kisah Petani Punk Gunungkidul yang Kini Pasok Dapur MBG

"Operasional SPPG ini dinonaktifkan untuk sementara, karena adanya kejadian menonjol terkait kualitas MBG yang disalurkan dan sarana serta prasarana dapur yang tidak memenuhi SOP," katanya.

(Sumber: Antara)

x|close