Menhut: Perhutanan Sosial Jadi Peluang Ekonomi Karbon untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ntvnews.id , Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa skema perhutanan sosial memiliki potensi strategis dalam mengembangkan ekonomi karbon yang dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, serta Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa perhutanan sosial juga menjadi lokasi yang ideal untuk pengembangan proyek karbon berbasis alam atau nature-based solutions.

“Dengan target nasional sekitar 12,7 juta hektare, skema ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui Insentif Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial (NEK PS),” kata Raja Antoni.

Ia menambahkan, dari sisi biofisik, hutan alam yang masih tersisa di kawasan perhutanan sosial berfungsi menjaga cadangan karbon yang ada (carbon stock protection).

Baca Juga: Prabowo Puji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Dinilai Tegas Jaga Hutan

Sementara itu, penerapan agroforestri serta rehabilitasi lahan kritis dinilai mampu meningkatkan cadangan karbon dalam jangka panjang.

“Selain itu, pendekatan ini relatif memerlukan biaya rendah karena memanfaatkan ekosistem yang sudah ada serta partisipasi lokal,” ujar Menhut.

Selain melalui perhutanan sosial, peluang perdagangan karbon juga dapat dikembangkan di kawasan konservasi, khususnya melalui upaya restorasi pada lahan yang mengalami deforestasi dan degradasi.

“Area Open Land Area di Kawasan Konservasi kurang lebih seluas 1,27 juta hektare yang berada pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan taman Buru berpotensi serapan karbon tahunan dari restorasi mencapai 4,5-50 ton CO2e per hektare per tahun,” jelas Raja Antoni.

Menurutnya, melalui proses pemulihan ekosistem, kawasan tersebut berpotensi menyerap karbon dalam jumlah besar, terutama pada fase awal restorasi.

Baca Juga: Wamen Todotua Pimpin Kick Off Komite Pengarah Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Ekonomi Hijau

“Dengan pendekatan yang realistis dan berkelanjutan, dalam jangka waktu 40 tahun, setiap hektare bahkan berpotensi menyerap hingga 600 sampai lebih dari 1.000 ton CO2e. Apabila diilustrasikan, pada skala proyek seluas 10.000 hektare saja, selama 40 tahun kita dapat menghasilkan penyerapan karbon 6 hingga 10 juta ton CO2e,” ujarnya.

“Hal ini menegaskan bahwa kawasan konservasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam mekanisme perdagangan karbon melalui restorasi ekosistem area terdeforestasi dan terdegradasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menilai skema tersebut juga bisa menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran konservasi dengan melibatkan sektor swasta.

“Melalui mekanisme Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di KPA (Kawasan Pelestarian Alam) dan Taman Buru, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan,” kata Raja Antoni.

(Sumber: Antara)