Mendes Yandri Dorong Bupati Optimalkan Potensi Desa untuk Penggerak Ekonomi Nasional

Ntvnews.id, Batam - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak para bupati dan kepala daerah untuk memaksimalkan potensi desa sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Yandri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Batam dan dihadiri sekitar 160 bupati dari berbagai wilayah, Selasa, 20 Januari 2026.

“Kami punya program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang sekarang banyak melahirkan desa ekspor dan desa wisata. Tadi saya tawarkan kepada para bupati, saya yakin setiap daerah itu punya potensi yang banyak dan tentu berbeda-beda,” kata Yandri.

Ia menjelaskan, pengembangan desa juga dapat dilakukan melalui konsep desa tematik, seperti desa nila, desa lele, desa ayam petelur, desa jagung, serta komoditas unggulan lainnya. Menurutnya, keberhasilan desa-desa tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara BUMDes dan pemerintah kabupaten.

Baca Juga: Mendes Yandri Dorong Sinergi BUMDes dan KDKMP Perkuat Ekonomi Desa

Yandri menegaskan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal siap berperan sebagai penghubung berbagai kebutuhan desa, mulai dari akses permodalan, pemasaran produk, pendampingan usaha, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, salah satu program unggulan yang terus diperkuat adalah Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang hingga kini telah menjangkau sebanyak 1.110 desa di berbagai daerah.

“Bantuannya bervariasi, ada desa yang kami bantu Rp400 juta, ada Rp300 juta atau lebih. Alhamdulillah, dari program ini sudah ada desa yang menjadi desa ekspor,” ujarnya.

Baca Juga: Mendes Yandri Dorong Perbankan Dukung Akses Permodalan untuk BUMDes

Ia mencontohkan desa binaan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang berhasil mengekspor komoditas kopi, vanili, dan kemiri ke Australia melalui pendampingan program tersebut.

Terkait pengelolaan dana desa, Yandri menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran. Pemerintah pusat, kata dia, hanya melakukan penyesuaian pola pemanfaatan dan manajemen agar dana desa lebih produktif dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Menurutnya, salah satu upaya yang didorong adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi desa.

“Dana desa tidak dipotong, tapi diubah manajemennya supaya lebih tepat sasaran dan membangun sirkulasi ekonomi di desa. Semua manfaatnya kembali ke desa,” ujar Yandri.

(Sumber: Antara)