Ntvnews.id, Kopenhagen - Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menekankan adanya perbedaan prinsip antara negaranya dan Amerika Serikat terkait isu Greenland. Penegasan itu muncul usai pertemuan di Gedung Putih yang membahas wilayah otonom tersebut.
Dilansir dari Anadolu, Sabtu, 17 Januari 2026, Frederiksen mengungkapkan bahwa pertemuan antara perwakilan Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat yang berlangsung pada Rabu, 14 Januari 2026, tidak berjalan mulus. Hal itu disebabkan masih kuatnya ambisi Washington untuk mengambil alih Greenland.
Ia menjelaskan, Denmark dan Amerika Serikat memang sepakat membentuk kelompok kerja guna membahas persoalan tersebut. Namun, kesepakatan itu tidak serta-merta menghapus kenyataan bahwa kedua negara memiliki perbedaan pandangan yang mendasar mengenai arah dan masa depan Greenland.
Baca Juga: Rusia: Greenland dan Denmark Bersatu Hadapi Ancaman AS Rebut Pulau
Pernyataan tersebut disampaikan Frederiksen setelah pertemuan yang turut dihadiri Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen, serta Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt.
“Ini jelas persoalan serius, dan karena itu kami terus berupaya mencegah skenario tersebut menjadi kenyataan,” ujar Frederiksen, dikutip Anadolu.
Greenland, sebuah wilayah di Denmark yang memiliki otonomi tingkat tinggi. ANTARA/Anadolu/py (Antara)
Selain itu, Frederiksen menegaskan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah menyepakati peningkatan kehadiran di kawasan Arktik. Ia menyebut pertahanan Greenland sebagai kepentingan bersama aliansi, yang diwujudkan melalui pengiriman personel militer oleh sejumlah negara, seperti Jerman, Swedia, Prancis, dan Norwegia.
Greenland dinilai menarik bagi Amerika Serikat karena posisi geografisnya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki. Meski demikian, Denmark dan Greenland dengan tegas menolak gagasan penjualan wilayah tersebut, sekaligus menegaskan kedaulatan Denmark atas pulau itu.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen (Philip Meisner, Statsministeriet)