Gubernur Aceh Klarifikasi Surat Permintaan Bantuan ke UNDP dan UNICEF

Ntvnews.id, Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh yang ditujukan kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media di Banda Aceh, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem seusai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial yang diserahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman terkait tujuan surat tersebut. Menurutnya, surat Pemerintah Aceh tidak ditujukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang memiliki perwakilan dan program di Indonesia.

"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," kata Muhammad MTA.

Ia menjelaskan bahwa bencana yang terjadi di Aceh masih berstatus bencana tingkat provinsi, dengan pemerintah pusat melakukan supervisi dan menjadikannya sebagai prioritas penanganan.

Baca Juga: Tolak Bantuan Asing, Publik Percaya Mampu Pemerintah Tangani Bencana Sumatera Secara Mandiri

Karena berstatus bencana provinsi, lanjutnya, Pemerintah Aceh memandang perlu mengambil sejumlah langkah penting, salah satunya dengan mengundang lembaga-lembaga yang memiliki perhatian dan pengalaman dalam penanganan kebencanaan, termasuk pada tahap pemulihan pascabencana.

Ia menambahkan, pengalaman penanganan tsunami Aceh menunjukkan bahwa UNDP, IOM, dan UNICEF merupakan mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan hingga kini masih menjalankan berbagai program kemitraan di sejumlah wilayah Indonesia.

Seperti UNICEF, kata dia, lembaga tersebut masih memiliki program pendampingan perlindungan anak di Aceh hingga April mendatang.

Karena itu, Pemerintah Aceh sebagai pilar utama penanganan bencana menilai penting untuk tetap melibatkan dan mengundang lembaga-lembaga tersebut agar terus berkontribusi di Aceh, terlebih dengan pengalaman mereka dalam penanganan bencana sebelumnya.

"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.

Baca Juga: Istana: Pemerintah Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera, Bantuan Internasional Belum Dibuka

UNDP, lanjut dia, pernah terlibat langsung dalam penanganan tsunami Aceh dan hingga kini masih beroperasi di Indonesia. Pemerintah Aceh berharap pascabencana kali ini lembaga tersebut dapat kembali membantu pemerintah, baik pemerintah pusat yang melakukan supervisi maupun Pemerintah Aceh, melalui program prioritas penanganan kebencanaan.

Namun demikian, menurutnya, narasi yang berkembang justru seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo Subianto dengan mengirim surat langsung ke PBB, sehingga menimbulkan polemik dan pro kontra di masyarakat.

Ia mengakui masih terdapat kekurangan, baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia, namun menegaskan bahwa pemerintah tengah berpikir secara menyeluruh dalam menangani bencana besar yang terjadi.

Ia menyebut bencana tersebut merupakan kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, selain tsunami Aceh.

Lebih lanjut, Muhammad MTA mengatakan bahwa Tim Komunikasi Presiden juga telah meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut. Setelah diberikan penjelasan, tim tersebut memahami duduk persoalan dan menyambut positif langkah penggalangan dukungan yang dilakukan.

"Apalagi mereka (UNDP - UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," kata Muhammad MTA.

(Sumber: Antara)