Kementerian P2MI Teken MoU & PKS dengan Mitra Strategis, Lindungi Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) yang baru berusia satu tahun resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) beberapa mitra strategis dalam acara yang digelar di Kantor KP2MI, Selasa, 2 Desember 2025.

Adapun mitra-mitra tersebut yakni Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) yang dipimpin Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kota Jember.

Selain itu ada, DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) dan BPJS Ketenagakerjaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata pendekatan sistem terintegrasi hulu-hilir yang diperintahkan Presiden sejak pembentukan Kementerian ini pada 2024.

“Dua tugas pokok Presiden kepada kami adalah perlindungan menyeluruh dari sebelum berangkat hingga pulang, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi berkualitas,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudun menekankan, Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi tahun 2030, sementara banyak negara maju mengalami aging population.

"Ini peluang emas. Saat ini saja ada 350 ribuan lowongan resmi setiap tahun di luar negeri, tapi penyerapan kita masih rendah karena kompetensi dan bahasa. Target Presiden tahun 2026 kita harus berhasil tempatkan 500 ribu Pekerja Migran berkualitas. Itu quick win kita,” tegas Muktarudin.

Baca Juga: KemenP2MI: Sejumlah PMI dari Kamboja Jalani Rehabilitasi di Sentra Kemensos

Menteri Mukhtarudin juga mengingatkan masih adanya calon Pekerja Migran non-prosedural.

“Kita harus tekan melalui rekrutmen bersih, pelatihan berstandar internasional, dan peran aktif desa lewat program Desa Migran Emas,” tandas Mukhtarudin.

Bibit Waluyo: Para Mantan Kepala Daerah Siap Turun Gunung

Ketua Umum Perpukadesi, Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, menyatakan ratusan mantan gubernur, bupati, dan wali kota yang tergabung dalam Perpukadesi siap memanfaatkan sisa umur dan pengalaman mereka untuk membantu Kemen P2MI.

“Kami yang sudah purnabakti ini masih ingin berkontribusi. Kami tahu betul kondisi di desa-desa sangat memprihatinkan, pemuda-pemudi susah cari kerja. Kami tidak tega,” ungkap Bibit Waluyo.

Bibit mengatakan bahwa Perpukadesi juga akan membantu dari rekrutmen, pelatihan, penempatan, hingga yang paling penting, ketika pekerja migran pulang ke tanah air.

"Ketika mereka pulang, tidak boleh nganggur lagi. Yang terampil kesehatan kami arahkan ke puskesmas atau RSUD, yang manufaktur ke pabrik lokal, dan seterusnya. Dari desa sampai nasional, kami ikut membantu Pak Menteri” tegas Bibit.

Rahmat Bagja: Kemen P2MI Jadi Kementerian Pertama Kabinet Merah Putih yang Tandatangan MoU dengan Bawaslu

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyebut penandatanganan MoU ini sangat strategis menjelang tahapan Pemilu 2029 yang dimulai tahun 2027.

“Ada sekitar 4 juta WNI di luar negeri yang masuk DPT. Hak pilih mereka adalah hak konstitusional. Kita harus pastikan mereka bisa nyoblos dengan luber dan jurdil,” kata Rahmat Bagja.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin (Kementrian P2MI)

Bagja mengapresiasi Kemen P2MI sebagai kementerian pertama di Kabinet Merah Putih yang menandatangani MoU dengan Bawaslu.

“Ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah melindungi hak politik pekerja migran Indonesia yang ada di Luar Negeri,” ujar Bagja.

Kerja sama Bawaslu dan KP2MI ini akan fokus pada pendaftaran pemilih yang akurat, sosialisasi dan pendidikan pemilih secara masif, serta pencegahan pelanggaran pemilu sejak 2026–2027.

Dengan motto "Migran Aman, Masyarakat Sejahtera, Indonesia Maju", Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa MoU dan PKS hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan kontrak moral untuk segera mengeksekusi program nyata di lapangan, terutama melalui peran aktif pemerintah daerah dan desa.

“Kita tidak boleh lagi ‘asal menempatkan’. Kita harus menempatkan para Pekerja Migran kita yang kompeten, berbahasa, dan terlindungi, sehingga ketika pulang mereka jadi motor penggerak ekonomi daerah,” pungkas Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesua Mukhtarudin.