Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta jajaran pimpinan Kementerian Sosial lainnya bersalaman dan memberikan ucapan selamat kepada sejumlah guru Sekolah Rakyat berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu, 26 November 2025. ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, melantik 860 guru Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu, 26 November 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan dasar bagi kelompok rentan.
Pelantikan ini melengkapi pengangkatan sebelumnya terhadap 1.335 guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dengan tambahan pelantikan hari ini, total guru yang bertugas di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif," ujar Saifullah.
Selain melantik guru, Mensos juga mengukuhkan 10 pejabat fungsional yang terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan auditor di lingkungan Sekolah Rakyat. Menurutnya, dalam era penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional menjadi tulang punggung pelayanan pemerintah karena menuntut profesionalitas dan kompetensi teknis tinggi dalam menjalankan fungsi sosial.
Baca Juga: Kementerian PU Mulai Pembangunan Sekolah Rakyat Rp2,66 T di 3 Provinsi
Di hadapan ratusan guru dari seluruh Indonesia, Saifullah menekankan bahwa Sekolah Rakyat berperan penting dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, masyarakat adat, serta anak-anak di wilayah terpencil. Oleh karena itu, keberadaan guru yang kompeten menjadi kunci keberhasilan program.
"Pemerintah tengah menyiapkan penguatan dukungan kesejahteraan, termasuk tunjangan bagi guru Sekolah Rakyat, agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dan berkelanjutan," katanya.
Lebih lanjut, Kemensos berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan supervisi rutin, termasuk integrasi dengan program pemberdayaan sosial lainnya agar pendidikan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
"Selamat dan segera bertugas dan beradaptasi di unit masing-masing, membawa semangat pelayanan dan pengabdian sosial sesuai misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan," tuturnya.
Baca Juga: Infografik: Tunjangan Guru ASN Rp64,68 Triliun Sudah Cair
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–4) menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menggabungkan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Pada tahun 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah dibangun dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Pemerintah menargetkan setiap Sekolah Rakyat memiliki fasilitas teknologi pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir tahun 2025.
Untuk tahap awal, 166 sekolah rintisan ini masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan fasilitas pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah berencana membangun gedung Sekolah Rakyat permanen setelah proses pembebasan lahan yang disiapkan pemerintah daerah rampung.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
