Balai Besar Rakyat yang menjadi lokasi Sidang pleno Partai Komunis China (PKC) untuk membahas Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ke-15 China./ANTARA/Desca Lidya Natalia. (Antara)
Ntvnews.id, Beijing - Partai Komunis China (PKC) menegaskan komitmennya terhadap rencana reunifikasi nasional dan modernisasi pertahanan yang menjadi bagian penting dari Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ke-15 untuk periode 2026–2030.
“Pleno menegaskan komitmennya untuk mendorong Hong Kong dan Makau agar tetap makmur dan stabil dalam jangka panjang, serta memajukan perkembangan damai hubungan lintas selat antara China daratan dan Taiwan,” demikian tertulis dalam komunike resmi yang dimuat oleh media pemerintah China.
Dokumen tersebut juga menegaskan tekad untuk melaksanakan reunifikasi dan mendorong pembentukan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, sebagaimana dikutip dari media pemerintah yang diakses ANTARA di Beijing, Kamis.
Sidang pleno yang digelar pada 20–23 Oktober 2025 itu dihadiri oleh 168 anggota Komite Sentral dan 147 anggota pengganti Komite Sentral, dengan pimpinan sidang dipegang oleh Sekretaris Jenderal PKC sekaligus Presiden China, Xi Jinping.
Dalam sidang tersebut, pleno menegaskan pentingnya modernisasi sistem dan kapasitas keamanan nasional, dengan tujuan membangun China yang lebih aman di level yang lebih tinggi.
Baca Juga: Mentrans Tawarkan Kelapa Maluku Utara untuk Penuhi Kebutuhan Konsumsi China
China disebut akan melaksanakan konsep keamanan nasional secara menyeluruh, menerapkan tata kelola sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, serta memastikan masyarakat tetap hidup dinamis namun tertib.
Pemerintah juga berencana menyempurnakan sistem keamanan nasional, meningkatkan kapasitas di bidang-bidang utama, memperkuat tata kelola keamanan publik, dan memperbaiki sistem tata kelola sosial secara keseluruhan.
Selain itu, pleno menegaskan perlunya mewujudkan target 100 tahun pembangunan militer, yang berfokus pada modernisasi pertahanan nasional dan militer dengan kualitas tinggi.
“Harus melaksanakan pemikiran Xi Jinping tentang penguatan militer, melaksanakan pedoman strategi militer pada era baru, berpegang pada prinsip kepemimpinan absolut Partai terhadap Tentara Pembebasan Rakyat, melaksanakan sistem tanggung jawab ketua Komisi Militer Pusat,” demikian bunyi pernyataan dalam komunike tersebut.
China juga akan mendorong pembangunan militer berbasis sains dan teknologi, mempercepat integrasi serta pengembangan mekanisasi, informatika, dan inteligensia (smart warfare), serta meningkatkan kapasitas strategis untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional.
Lebih lanjut, negara itu akan mempercepat pembangunan kekuatan tempur, memperkuat modernisasi tata kelola militer, serta meningkatkan sistem dan kemampuan strategis nasional yang terintegrasi.
Baca Juga: China dan Australia Memanas di Laut China Selatan
Dalam komunike tersebut juga tercantum pesan ideologis yang kuat:
“Untuk menjalankan negara dengan baik, pertama-tama kita harus menjalankan Partai dengan baik; hanya Partai yang berkembang yang dapat membuat negara kita kuat.”
China pertama kali memperkenalkan sistem Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada 1952, dan hingga kini telah menjalankan 14 periode perencanaan nasional. Setelah kebijakan reformasi dan keterbukaan diberlakukan pada 1978, negara itu mulai mengembangkan sistem ekonomi pasar sosialis tanpa meninggalkan pendekatan perencanaan yang terpusat, sehingga memastikan kesinambungan dalam proses modernisasi.
Pada dekade 1980-an, pelaksanaan Repelita ke-6 dan ke-7 berhasil mendorong total output ekonomi China hingga menempati posisi kedua terbesar di dunia, yang kemudian dilanjutkan dengan Repelita ke-11 (2006–2010).
Berbeda dengan tradisi sebelumnya, Repelita ke-14 (2021–2025) tidak lagi mencantumkan target kuantitatif pertumbuhan PDB, melainkan mengedepankan arah pertumbuhan yang berkualitas, sejalan dengan fokus pemerintah terhadap keberlanjutan dan stabilitas ekonomi.
Repelita ke-15 kini dianggap sebagai tahap krusial, sebab menjadi bagian dari tiga rencana berturut-turut — Repelita ke-14, ke-15, dan ke-16 — yang bersama-sama ditujukan untuk mewujudkan modernisasi sosialis penuh pada tahun 2035.
Rencana tersebut diharapkan menjadi cetak biru utama bagi pembangunan nasional China, serta menjadi jendela penting bagi dunia internasional untuk memahami arah kebijakan dan strategi pembangunan China di masa depan.
Namun demikian, Beijing masih dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi, seperti perang dagang dengan Amerika Serikat, penurunan sektor properti, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, yang pada September 2025 tercatat hanya 4,8 persen — menjadi yang terendah sepanjang tahun tersebut.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
