Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Indonesia Terpilih Sebagai Dewan UPU

Ntvnews.id, Dubai - Kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin menguat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi terpilih sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, 7–20 September 2025.

Keberhasilan ini menjadi capaian diplomasi strategis yang menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus mempertegas pengakuan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam membangun sistem pos dan logistik yang modern, inklusif, serta berbasis teknologi digital.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyebut keanggotaan ini sebagai momentum penting untuk mempercepat transformasi digital di sektor pos dan logistik nasional.

“Ini bukan sekadar posisi di forum internasional, tetapi amanah besar untuk mempercepat modernisasi layanan pos dan menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan era digital,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu, 19 Oktober 2025.

Baca Juga: 78,1 Persen Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran

Edwin menjelaskan bahwa Indonesia membawa tiga komitmen utama dalam masa keanggotaan 2025–2029, yaitu:

1. Modernisasi layanan pos nasional agar mampu bersaing secara global.

2. Membuka akses bagi UMKM untuk menembus pasar internasional melalui jaringan pos digital.

3. Memperkuat daya saing ekosistem logistik yang efisien, transparan, dan terintegrasi dengan transformasi digital nasional.

Ketiga komitmen ini, ujar Edwin, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya Cita ke-2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Nasional, serta Cita ke-6: Mewujudkan Transformasi Digital dan Kedaulatan Teknologi Nasional.

“Keanggotaan ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu motor penggerak digitalisasi layanan pos dunia, sekaligus memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi digital nasional,” tegasnya.

Dalam sidang UPU, Edwin juga memaparkan bahwa sektor pos Indonesia kini tengah mengalami transformasi mendalam dan strategis yang menjadikannya mesin pertumbuhan baru ekonomi digital.

“Sektor pos Indonesia merupakan mesin pertumbuhan yang dinamis, yang sedang mengalami transformasi mendalam dan strategis,” ujarnya di hadapan delegasi internasional.

Ia menambahkan bahwa reformasi regulasi nasional di bidang pos diarahkan untuk menciptakan pasar yang kompetitif, inovatif, dan adil.

“Evolusi ini didukung oleh kerangka regulasi baru kami untuk melayani pos komersial — sebuah kebijakan berani yang dirancang untuk mendorong ekosistem yang lebih kuat, lebih inovatif, dan lebih adil,” jelasnya.

Edwin juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam memperkenalkan mekanisme penetapan harga cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan menolak praktik predator.

“Melalui mekanisme harga yang cerdas, kami menolak praktik penetapan harga predatory dan menjunjung tinggi prinsip persaingan yang lebih adil. Hasilnya, interoperabilitas meningkat, efisiensi signifikan, dan dukungan terhadap pelanggan semakin unggul,” katanya.

Dengan posisi di dua dewan strategis UPU — CA yang berfokus pada kebijakan dan tata kelola organisasi serta POC yang menangani aspek teknis dan operasional — Indonesia kini memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global sektor pos.

Sejak lebih dari empat dekade, Indonesia telah aktif berperan di UPU dan beberapa kali dipercaya menjadi anggota kedua dewan tersebut. Tahun ini, kepercayaan itu kembali diraih berkat sinergi lintas kementerian, terutama antara Kemkomdigi, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, dan PT Pos Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Dorong Generasi Muda Pahami Peran dalam Kehidupan Berbangsa

Keterlibatan aktif Indonesia di UPU dinilai krusial dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang, terutama dalam membangun sistem logistik yang adil, efisien, dan adaptif terhadap teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT).

Pencapaian ini juga menjadi bagian penting dari evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, yang secara konsisten menempatkan diplomasi ekonomi digital sebagai prioritas nasional. Sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045, keanggotaan Indonesia di UPU memperkuat agenda transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, memperluas akses logistik hingga ke pelosok, serta membuka peluang ekspor baru bagi UMKM nasional. “Keberhasilan ini adalah bukti bahwa visi Indonesia sebagai pusat logistik dan digital di Asia Tenggara semakin nyata,” ujar Edwin menutup pernyataannya.

Dengan duduk di Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) periode 2025–2029, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi di forum global, tetapi juga menegaskan bahwa diplomasi digital kini menjadi bagian integral dari pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.