PBNU Tegaskan Penolakan Atlet Senam Israel di Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan sikapnya menolak kehadiran atlet senam asal Israel untuk bertanding di Indonesia.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa pemberian izin bagi atlet Israel untuk berkompetisi bukan hanya berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, tetapi juga dapat dianggap melanggar amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Izin bagi atlet Israel bertanding di Tanah Air berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai amanat konstitusi kita. Indonesia sejak awal berdiri telah menegaskan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujar Gus Fahrur, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Ia menegaskan, hingga saat ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan maupun manfaat bagi Indonesia untuk mengizinkan atlet Israel masuk dan bertanding dalam ajang olahraga resmi.

“Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi tidak ada alasan, tidak ada manfaat apa pun bagi kita untuk menerima mereka datang dan bertanding di Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: PKS Tegaskan Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025

Gus Fahrur juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menolak berkompetisi dengan Israel di ajang olahraga internasional. Salah satu contohnya adalah keputusan Indonesia untuk mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958 agar tidak bertanding melawan Israel.

“Sejarah mencatat Indonesia pernah mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958, karena tidak ingin bertanding melawan Israel. Sikap itu menunjukkan konsistensi moral bangsa kita,” katanya.

Menurut Gus Fahrur, penolakan terhadap atlet Israel merupakan wujud solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, yang hingga kini masih menghadapi agresi dan pendudukan dari Israel.

PBNU, lanjutnya, akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel.

“Dari dulu sampai sekarang, sikap kita jelas, menolak penjajahan, menolak penindasan, dan menolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah,” tegas Ahmad Fahrur Rozi.

(Sumber: Antara)