Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan arahan kepada 165 Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring melalui Zoom di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin 6 Oktober 2025. ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos/am. (Antara)
Ntvnews.id, Samarinda - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa mulai tahun 2025 pemerintah akan membangun 100 Sekolah Rakyat (SR) secara permanen di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
"Kita ingin ada keterpaduan antarprogram daerah dengan di setiap kementerian dan lembaga, mengacu pada data yang sama yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Saifullah Yusuf saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 7 Oktober 2025.
Ia menegaskan pentingnya integrasi program sosial berdasarkan data tunggal agar seluruh bantuan dan kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran. Pemerintah, lanjutnya, telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan data tunggal tersebut secara terpadu.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul mengakui bahwa akurasi data masih menjadi tantangan dan proses pembaruan memerlukan peran aktif pemerintah daerah dari tingkat RT, RW, desa, hingga provinsi. "Melalui data yang terverifikasi dan tervalidasi dari bawah, pemerintah dapat lebih mudah menargetkan sasaran program, khususnya masyarakat yang berada pada desil satu dan dua atau kelompok paling rentan," ucapnya.
Salah satu bentuk intervensi untuk kelompok tersebut adalah pendirian Sekolah Rakyat, yang difokuskan bagi anak-anak yang putus sekolah, tidak sekolah, atau berisiko putus sekolah. Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan siswa di sekolah ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dengan sistem berasrama agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif.
Selain menyediakan fasilitas pendidikan, Sekolah Rakyat juga akan menerapkan metode pemetaan bakat dan potensi siswa sejak dini sebagai dasar bagi guru dalam melakukan pembimbingan.
Pembangunan infrastruktur fisik sekolah akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setiap sekolah dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa dengan sistem pendidikan terpadu dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Fasilitas yang dibangun sangat lengkap, mencakup asrama siswa dan guru, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, hingga sarana penunjang ekstrakurikuler dan olahraga,” ungkap Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi prioritas dalam pelaksanaan program ini, dengan tiga lokasi rintisan di Samarinda yang segera dibangun secara permanen. Gus Ipul juga memastikan bahwa lulusan Sekolah Rakyat akan terus dikawal agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau siap masuk dunia kerja.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
