Ilustrasi- Warga etnis Rohingya (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Penasihat Utama Pemerintah Bangladesh, Muhammad Yunus, pada Selasa, 30 September 2025 memperkenalkan rencana tujuh poin yang ditujukan untuk melindungi pengungsi Rohingya. Rencana ini dipaparkan dalam konferensi tingkat tinggi yang diadakan PBB mengenai minoritas Muslim yang mengalami penindasan.
"Delapan tahun sejak genosida dimulai, penderitaan Rohingya terus berlanjut. Inisiatif untuk mengakhiri krisis ini masih berkurang. Pendanaan internasional menghadapi kekurangan yang mengkhawatirkan," ungkap Yunus.
Baca Juga: Bangladesh Ogah Terima Rohingya
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam sesi pembukaan konferensi yang membahas kondisi Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar, bertempat di markas besar PBB di New York.
Yunus menekankan pentingnya kembali menarik perhatian dunia terhadap situasi Rohingya, mengingat fokus internasional terhadap penderitaan mereka telah meredup akibat munculnya krisis besar lainnya.
"Dunia tidak dapat membiarkan Rohingya menunggu lebih lama lagi untuk kembali ke rumah," tambah Yunus, yang juga merupakan peraih Nobel Perdamaian.
Baca Juga: Malaysia dan Bangladesh Kirim Misi Perdamaian ke Myanmar
Bangladesh saat ini menampung sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya di distrik pesisir Cox's Bazar. Mayoritas dari mereka melarikan diri dari Myanmar pada 2017 menyusul tindakan keras militer di negara bagian Rakhine.
Menurut kantor Yunus, jumlah 1,3 juta pengungsi ini termasuk sekitar 150 ribu warga Rohingya yang tiba dalam 18 bulan terakhir, yang semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Yunus menegaskan bahwa krisis Rohingya berakar di Myanmar, sehingga solusi permanennya harus berasal dari negara tersebut.
"Bangladesh adalah korban krisis. Kami terpaksa menanggung kerugian finansial, sosial, dan lingkungan yang sangat besar. Aktivitas kriminal, termasuk aliran narkoba ke Bangladesh melalui Rakhine, mengancam tatanan sosial kami," jelasnya.
Baca Juga: Warga Bangladesh Kembali Demo, Tuntut Apa?
Tujuh poin yang diusulkan Yunus mencakup:
- Menyusun peta jalan praktis untuk repatriasi Rohingya secara aman dan bermartabat, dengan stabilisasi yang wajar di Rakhine.
- Memberikan tekanan efektif kepada Myanmar dan Tentara Arakan agar menghentikan kekerasan terhadap Rohingya serta memulai repatriasi berkelanjutan, dimulai dari mereka yang baru tiba di Bangladesh dan pengungsi internal.
- Menggalang dukungan internasional untuk menstabilkan Rakhine.
- Menempatkan kehadiran warga sipil internasional untuk memantau stabilisasi serta mendukung langkah-langkah membangun kepercayaan demi integrasi berkelanjutan Rohingya dalam masyarakat dan pemerintahan Rakhine.
- Menggalang dana internasional untuk membiayai sepenuhnya rencana respons bersama.
- Mewujudkan akuntabilitas dan keadilan restoratif.
- Membongkar jaringan ekonomi narkotika dan memerangi kejahatan lintas batas.
"Hari ini, mari kita berjanji untuk bertindak bersama guna menyelesaikan krisis ini untuk selamanya," tegas Yunus.
Sumber: ANTARA
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
