Pramono Ancam Putus Kerja Sama dengan Koperasi Kios Blok M

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan siap menghentikan kerja sama dengan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopma) selaku pengelola kios Blok M, jika terbukti melanggar kesepakatan terkait tarif sewa.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung kawasan Mal Blok M pada Rabu, 3 September 2025. Peninjauan dilakukan setelah muncul keluhan dari pedagang UMKM yang mengaku terbebani iuran sewa kios hingga Rp15 juta per dua bulan.

"Saya minta untuk kerja sama yang dilanggar oleh koperasi, kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan maka saya minta untuk ditunda (postpone), kerjasamanya dihentikan saja," kata Pramono.

Sebelumnya, kerja sama antara MRT Jakarta dengan koperasi Blok M sudah menetapkan batas tarif sewa kios mulai dari Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Namun, fakta di lapangan berbeda setelah muncul laporan pedagang yang dipaksa membayar jauh di atas ketentuan resmi.

Pemprov DKI bersama jajaran MRT Jakarta pun langsung turun mengecek ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan adanya dugaan praktik pungutan sewa yang memberatkan pedagang kecil.

Pramono Anung (Pemprov DKI)

Baca Juga: Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, Paling Banyak Guru!

Kasus ini mendapat perhatian publik setelah viral di media sosial, salah satunya melalui konten TikTok dari akun @andremandorr. Dalam videonya, Andre bercerita bahwa dirinya baru satu bulan menyewa kios untuk usaha kuliner bersama sang istri yang sedang hamil. Namun, mereka terpaksa hengkang karena tidak sanggup menanggung biaya sewa yang dianggap tidak masuk akal.

Pramono menyayangkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut, terutama ketika Pemprov DKI tengah mengembangkan kawasan Blok M Hub sebagai pusat UMKM dan destinasi ekonomi kreatif.

Pemprov DKI berharap Kopma segera menyadari kesalahannya dan kembali menaati aturan yang telah disepakati. Jika tidak, kerja sama akan benar-benar diputus.

"Ya, kalau mereka masih tidak mau mentaati apa yang menjadi kesepakatan, saya minta diputus, langsung diputus," ucap Pramono Anung.

(Sumber: Antara)