Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal saat bertemu dengan sejumlah elemen mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang ramai dibicarakan publik dan marak beredar di media sosial setelah gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
Dasco menjelaskan bahwa poin-poin dalam tuntutan tersebut juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan sejumlah perwakilan mahasiswa dalam audiensi dengan DPR pada Rabu, 3 September 2025.
"Termasuk 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.
Ia menambahkan, pada prinsipnya DPR selalu membuka ruang untuk menampung aspirasi masyarakat, salah satunya melalui rapat dengar pendapat yang dilakukan komisi-komisi.
Menurut Dasco, ketika aksi unjuk rasa digelar di depan kompleks parlemen beberapa waktu lalu, anggota DPR sebenarnya berniat menemui massa. Namun, situasi di lapangan berubah tidak kondusif.
"Begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif," katanya.
Ia memastikan bahwa sebelum audiensi dengan mahasiswa, DPR sudah lebih dulu melakukan evaluasi internal. Evaluasi menyeluruh ini, lanjutnya, akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Tentunya tekad seluruh anggota DPR yang mengambil memetik pelajaran dari peristiwa ke belakang untuk menjadikan evaluasi secara bersama," ujarnya.
Tuntutan 17+8 yang diusung dengan slogan "Transparansi, Reformasi, Empati" berisi 17 poin mendesak yang harus ditindaklanjuti dalam waktu satu minggu, serta 8 tuntutan tambahan dengan batas waktu satu tahun.
Beberapa poin utama dari 17 tuntutan itu antara lain pembentukan tim investigasi atas kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan taktis Brimob, pengusutan seluruh korban kekerasan aparat, penghentian peran TNI di ranah sipil, hingga desakan agar DPR lebih aktif melibatkan publik dalam forum-forum resmi.
Sementara itu, delapan tuntutan lainnya mencakup dorongan untuk melakukan reformasi besar-besaran di DPR, reformasi partai politik, perbaikan sistem perpajakan, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
