Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan tanggapan terkait demonstrasi di depan Gedung DPR yang dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi, namun mengingatkan agar aksi massa tidak merusak atau mengganggu fasilitas umum.
"Cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah, yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu saja," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025 malam.
Prasetyo juga menanggapi tuntutan kelompok buruh yang menggelar aksi pada hari ini, salah satunya mengenai permintaan kenaikan UMP. Ia menyebut pemerintah sudah berkoordinasi dengan pimpinan serikat buruh untuk membahas isu tersebut.
Baca Juga: Hendropriyono Sebut Ada Dalang Asing di Demo Ricuh DPR
"Berkenaan dengan masalah satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh bapak presiden, untuk selanjutnya nanti akan kita tindaklanjuti," ujarnya.
Diketahui, dalam beberapa hari terakhir Gedung DPR menjadi pusat aksi dari berbagai kelompok masyarakat. Massa menyuarakan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan DPR, termasuk isu tunjangan rumah bagi anggota dewan yang ramai diperdebatkan.
Situasi aksi pun berulang kali berujung ricuh, memicu bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Pada demonstrasi Senin, 25 Agustus 2025 lalu, polisi menangkap 351 orang, di antaranya 196 merupakan anak-anak.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah aparat memberikan imbauan kepada massa aksi, namun tidak diindahkan.