Golkar Nilai Kritik ke DPR Penting, Asal Tidak Berubah Jadi Kebencian

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa kritik publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah hal yang wajar dan penting dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut tidak menjelma menjadi kebencian yang justru memperlebar perpecahan bangsa.

“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia, kalau ada polemik mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi demonstrasi masyarakat belakangan ini, di mana sebagian massa menyerukan agar DPR dibubarkan.

Idrus menegaskan bahwa DPR adalah lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga seruan untuk membubarkannya tidak mungkin diwujudkan. Ia menilai tuntutan tersebut tidak realistis dan berisiko menyesatkan sebagian masyarakat.

Baca Juga: Pemprov DKI Batalkan Rencana Pemangkasan Trotoar di TB Simatupang

Meski begitu, ia mengakui adanya kemarahan publik yang dipicu oleh kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan. Kenaikan itu disebut sebagai kompensasi atas rumah dinas DPR di Kalibata yang dinilai tidak lagi layak.

Menurut Idrus, kebijakan tersebut memang menimbulkan kesan DPR kurang peka terhadap kondisi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi, tapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai,” ujarnya.

Ia kemudian mengajak baik masyarakat maupun wakil rakyat untuk membangun kesadaran kolektif. Idrus menggunakan istilah budaya Jawa “kepeneran politik”, yaitu kemampuan merespons persoalan dengan bijak demi mencapai “kebenaran substantif” untuk kepentingan rakyat.

Ia juga menyinggung ajaran agama yang mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak membuat seseorang berlaku tidak adil. Karena itu, kritik publik menurutnya sebaiknya menjadi bahan koreksi kebijakan, bukan memperlebar jurang politik.

Baca Juga: Prabowo Tekankan Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

Idrus pun berpesan agar anggota DPR meningkatkan empati dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.

“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” tutur Idrus.

Ia berharap hubungan antara rakyat dan DPR dapat kembali sehat, sehingga kritik benar-benar berfungsi memperkuat demokrasi, bukan menumbuhkan kebencian.

Senada dengan itu, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga meminta masyarakat tidak terjebak pada tuntutan membubarkan DPR.

Dalam podcast di kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang Selasa (26/8), ia menegaskan bahwa DPR, meski sering menuai kritik, tetap merupakan bagian penting dari sistem demokrasi.

“Semarah-marahnya rakyat, DPR tetap lah instrumen konstitusi. Itu lebih baik daripada membubarkan DPR dan partai politik,” kata Mahfud.

Mahfud menilai aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini merupakan ekspresi kekecewaan rakyat. Namun, sebagian masyarakat yang kurang memahami sistem ketatanegaraan menganggap pembubaran DPR sebagai jalan pintas, padahal secara hukum hal itu tidak mungkin dilakukan.

(Sumber: Antara)