Waketum Gerindra Tegaskan Teguran Keras untuk Bupati Pati Sudewo

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Agu 2025, 18:05
thumbnail-author
Muhammad Fikri
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Jakarta menjadi sorotan setelah Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandowo menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas polemik yang terjadi dan akan terus memantau proses politik yang sedang bergulir terhadapnya.

Budisatrio mengatakan bahwa Sudewo telah menerima perhatian serius dari pimpinan partai. “Beliau sudah diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra (Sugiono) juga sudah memberikan teguran,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Ia menambahkan bahwa pihaknya menghormati sekaligus memantau berjalan­nya proses politik, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket di DPRD Kabupaten Pati. Meskipun demikian, katanya, Sudewo telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pati.

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Kinerja Lembaga Negara dalam Menjaga Demokrasi dan Mendorong Kemajuan Bangsa

“Memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, kami memantau, kami mendengarkan dan kami tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang telah terjadi,” ujarnya.

“Semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan insyaallah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab.”

Ia juga berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali di daerah lain. “Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan jangan mulai menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” katanya.

Menurutnya, seorang pemimpin mesti menjaga kepercayaan publik dan memberikan respons terhadap aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Prabowo: Selama Saya Presiden, yang Besar dan Kaya Tak Bisa Bertindak Seenaknya!

“Ini menjadi momen penting kita refleksi, kita mengingatkan rekan-rekan kita apakah itu sesama anggota DPR RI, DPRD, para kepala daerah untuk terus bekerja untuk rakyat dan tidak memberatkan dan tidak menunjukkan sikap-sikap yang menyeberangi harapan dan kepercayaan rakyat,” tuturnya.

Ia juga menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta masyarakat tetap memberikan kritik konstruktif. “Tadi Pak Presiden juga sudah bicara, kita butuh masyarakat untuk terus menyuarakan kritik-kritik dalam bentuk apapun, bentuk yang kreatif, yang konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia itu kita butuhkan,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan pansus hak angket oleh DPRD Pati telah berjalan sesuai koridor. “Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Dasco menyatakan menghormati proses tersebut dan akan mencermati dinamika yang berkembang.

Baca Juga: Mpok Alpa Meninggal Dunia, Fairuz A Rafiq: Masya Allah Dia Selalu Ceria

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski ada tuntutan demonstran. “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” katanya di Pati, 13 Agustus.

Ia menambahkan tetap menghormati proses politik di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan anggota dewan.

DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menyepakati pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo, menyusul aksi unjuk rasa warga yang menilai kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen tidak berpihak kepada rakyat.

“Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Tapi ada yang demo lawan efisiensi, tentang lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” ujarnya.

Baca Juga: 10 Bulan Pemerintahan Prabowo: Lapangan Kerja Bertambah 3,6 Juta, Kemiskinan Turun

(Sumber: Antara)

x|close