KBRI Siap Berperan Lebih Aktif Sukseskan Penyelenggaraan Haji 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi menyatakan kesiapannya untuk berperan lebih aktif dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Hal ini disampaikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1446 H/2025 M di Serpong, Banten.

Mengangkat tema “Legacy, Change and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Membangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, Rakernas menjadi ruang refleksi bersama antarpemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis menuju layanan haji yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Dubes Abdulaziz menegaskan bahwa ibadah haji memerlukan kesiapan fisik jemaah dan tata kelola teknis yang presisi. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci.

“Haji adalah ibadah yang kompleks dan masif. Kita harus pastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan sah, aman, dan tertib,” ujar Abdulaziz di Serpong, Selasa (29/7/2025) dikutip dari website Kementerian Agama RI.

Untuk itu, Abdulaziz menegaskan bahwa KBRI Riyadh siap dilibatkan sejak awal dalam proses penyelenggaraan haji. Termasuk dalam hal fasilitasi perizinan, negosiasi kebijakan dengan otoritas Saudi, hingga pendampingan protokol kesehatan dan keimigrasian.

“Keterlibatan KBRI sejak awal akan memperkuat diplomasi pelayanan jemaah. Banyak masalah bisa dicegah jika koordinasi lintas kementerian dilakukan secara dini,” tandasnya.

Ia juga menyoroti isu-isu teknis seperti perizinan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), izin akses petugas (tasreh), dan perlunya komunikasi lebih intensif dalam masa transisi menuju Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Komitmen pada Pembenahan dan Transformasi Layanan

Dubes RI memberikan sejumlah masukan strategis untuk meningkatkan mutu layanan di berbagai fase, mulai dari penetapan kloter, akomodasi, manajemen petugas, hingga distribusi logistik di Armuzna.

Ia menilai penyusunan kloter ke depan perlu mempertimbangkan aspek kebugaran jemaah. Selain itu, perlu dilakukan penataan ulang hotel jemaah di Makkah agar lebih terklaster dan terintegrasi dengan layanan syarikah.

“Sinergi antara petugas, syarikah, dan otoritas transportasi sangat penting. Evaluasi ini bukan kritik, tapi bagian dari upaya membangun sistem yang lebih kuat,” jelasnya.

Menatap musim haji 1447 H/2026 M, Dubes RI mendorong pembenahan menyeluruh, mulai dari penetapan BPIH, rekrutmen petugas berkemampuan bahasa asing, hingga penyusunan pedoman teknis penetapan kloter dan standar istitha’ah.

Ia juga menyarankan pembatasan jumlah syarikah untuk memudahkan pengawasan serta klasterisasi hotel berdasarkan wilayah kerja masing-masing penyedia layanan.

“Transisi ini adalah momentum pembenahan. Jangan dulu menambah kuota, fokus dulu membangun sistem yang kuat,” pungkasnya.