Menbud Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Sudah Rampung 70 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia kini telah mencapai 70 persen. Setelah rampung, hasilnya akan dibuka untuk diskusi publik sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi.

"Kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik," katanya setelah memberikan materi retret untuk kepala daerah pada gelombang kedua di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 24 Juni 2025.

Ia menjelaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah ini turut melibatkan sejarawan dan arkeolog dari berbagai bidang keahlian sesuai spesialisasi masing-masing.

"Para sejarawan dan arkeolog yang terlibat di dalamnya itu adalah 113 doktor, profesor, guru besar dari 34 perguruan tinggi," ujarnya.

Ia menyebut bahwa cakupan penulisan ulang sejarah ini meliputi perjalanan panjang Indonesia, mulai dari era pratulisan atau sebelum abad keempat, hingga menjelang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu saja sejarah ini bukan sejarah yang secara spesifik bicara tentang misalnya periode-periode tertentu, tapi secara keseluruhan dari mulai era sejarah awal. Kemudian periode-periode kolonialisme sampai pemerintahan-pemerintah dari Presiden Soekarno sampai pelantikan Presiden Prabowo," katanya.

Terkait era pratulisan di Indonesia, ia mengakui adanya perbedaan pandangan. Sebagian ahli menyatakan sejarah dimulai sejak hadirnya tulisan, sementara yang lain meyakini sejarah Indonesia telah berlangsung jauh sebelum abad keempat, dibuktikan dengan temuan berbagai monumen dan artefak pendukung kehidupan.

Ia menambahkan bahwa pandangan kedua inilah yang kini menjadi landasan dalam proyek penulisan ulang sejarah, dengan melibatkan para pakar yang menganut perspektif tersebut.

"Para penulis kita menganggap kita dari zaman 1,8 juta tahun yang lalu sudah ada sejarah. Orang sudah membuat kapak batu, membuat bola-bola batu, membuat busur, membuat segala macam jadi sudah ada budaya, sudah ada sejarah. Jadi itu perbedaan yang mungkin ada," ujarnya.

Fadli Zon hadir di IPDN untuk memberikan materi kepada para kepala daerah yang mengikuti retret gelombang kedua. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya penyamaan visi, misi, dan program antara Kementerian Kebudayaan dan pemerintah daerah. Hal ini dinilai krusial untuk mendorong pemajuan kebudayaan secara maksimal, akseleratif, sesuai dengan amanat konstitusi demi mengangkat kebudayaan Indonesia di tengah dinamika peradaban global.

"Dan tentu saja ini harus ada kerja sama antara pemerintah di pusat, di daerah, dan juga semua sektor, dan juga para pelaku pegawai kebudayaan. Saya sampaikan juga bagaimana kebudayaan bisa menjadi fondasi dan juga aset national treasure kita," ujarnya.

Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN resmi dimulai pada Senin, 23 Juni dan dijadwalkan berakhir pada Kamis, 26 Juni, dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Berdasarkan data per Minggu, 22 Juni, kegiatan ini diikuti oleh 86 kepala daerah, terdiri atas dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota, dan tiga wakil wali kota. Sementara itu, sembilan kepala daerah berhalangan hadir, enam di antaranya karena sakit dan satu karena izin kedukaan.

Selama empat hari pelaksanaan retret, para kepala daerah menerima enam materi utama, meliputi ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, Astacita, program kementerian dan lembaga, tugas serta fungsi kepala daerah, kepemimpinan dan komunikasi politik, serta team building. Materi-materi tersebut disampaikan oleh narasumber yang berasal dari 31 kementerian dan lembaga negara.

(Sumber: Antara)